Iklan

Tairas : Pelabuhan Perikanan Likupang Bukan Kewenangan Pemkab Minut

Posted by Marchel Hormati on Rabu, 21 Februari 2018

Minut, identitasnews.com - Harapan masyarakat nelayan di Kecamatan Likupang untuk menikmati fasilitas dermaga yang layak untuk kapal-kapal perikanan dan penumpang antar pulau di Kecamatan Likupang tampaknya semakin tidak jelas akibat dari pengalihan kewenangan Dinas Kelautan Perikanan dari Kabupaten Minahasa Utara kepada DKP Propinsi Sulawesi Utara.
Keluhan nelayan di Likupang agar pemerintah segera membangun fasilitas dermaga yang layak bagi kapal-kapal nelayan terungkap dikatakan Kepala Desa Likupang II Sarjan Maramis. Karena melihat kondisi laut yang tidak bersahabat bagi para nelayan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi kerusakan kapal akibat tidak adanya tempat yang layak untuk tambatan kapal mereka.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara, Ir. Sadrak Tairas saat dihubungi media ini, dengan tegas mengatakan kalau pihaknya tidak lagi mengurus  masalah pelabuhan perikanan.  Karena sesuai dengan UU 32 / 2014, persoalan pelabuhan perikanan telah menjadi kewenangan dari Pemerintah Propinis Sulawesi Utara.
Namun demikian, menurut Tairas, pihaknya telah berusaha melakukan koordinasi dan menyampaikan keluhan nelayan di Likupang terkait pembangunan pelabuhan perikanan.  Jadi silahkan saja ke DKP Propinsi untuk memperjelas masalah ini, jelas Tairas.
Kepala Dinas Kelautan  Perikanan Propinsi Sulut, Ir. Ronald Sorongan saat ditemui di Kantor Gubernur  membenarkan, kalau persoalan pelabuhan perikanan telah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi sesuai UU 32 / 2014.   Ditambahkan Sorongan, pihaknya hingga saat ini masih dalam tahap pendataan seluruh pelabuhan yang ada di masing-masing Kabupaten / Kota se Sulut.
Proses ini diibaratkan seperti proses pengalihan pengelolaan sekolah tingkat SMA / SMK yang dulunya berada di Kabupaten / Kota kemudian beralih ke Pemerintah Propinsi.  Jadi banyak hal yang harus dilakukan pendataan,  baik secara fisik bangunan dan perlengkapan lainnya termasuk personil atau pegawai yang mengelolah pelabuhan.
Setelah semua proses pendataan selesai dengan lengkap, baru dilakukan penyerahan asset ke pihak Dinas Kelautan Perikanan Propinsi.  jadi saat ini baru pada tahap pendataan.  Untuk pembangunan dermaga masih menunggu secara keseluruhan proses diatas selesai. Dengan kata lain, tahapannya masih panjang untuk sampai pada proses pembangunan kembali dermaga di Likupang. (Herman)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

21.30.00

0 komentar:

Posting Komentar