Iklan

Proyek Tol Rusak, Irigasi Alam ke Sawah Warga Airmadidi Diduga Tanpa Sosialisasi

Posted by Marchel Hormati on Senin, 11 Desember 2017

Minut, identitasnews.com - Sebuah ungkapan rasa terima kasih masyarakat kepada Pemerintah yang sudah berupaya melakukan pembangunan di tanah tonsea untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat" tapi nyatanya, saat pembangunan itu digelar, rakyat justru mengalami kerugian, pemerintah harus buka mata terhadap apa yang terjadi di lapangan, tak seindah janji mereka.
Di Kecamatan Airmadidi Minut, kira-kira di kilometer 90 sekian, masyarakat petani diresahkan oleh kehadiran megaproyek jalan tol, gara-gara alih fungsi lahan yang mengancam keseimbangan alam, tanpa di sosialisasi terlebih dahulu.
"Mungkin ada sosialisasi, tapi hanya melibatkan pemilik lahan yang tanahnya kena ganti rugi saja. Sedangkan tanah kami yang tidak kena pembebasan lahan, justru harus jadi korban karena pembangunan jalan tol," keluh Boy Kamagi warga Kelurahan Sarongsong Satu Lingkungan II Airmadidi Senin (11/12) saat ditemui di lahan perkebunannya.
Perlu diketahui, lahan perkebunan milik Boy Kamagi memang tidak terkena proyek jalan tol, tapi satu hal yang harus diperhatikan, keberadaan sungai kecil yang menuju ke lahan sawah, telaga dan peternakan warga, sudah diputus.
Sungai kecil tersebut menurut Boy Kamagi, sudah terbentuk secara alami, dan bisa mensuplay air untuk kebutuhaan masyarakat setempat.
"Kalau sungai ini ditutup atau dialihkan ke tempat lain, bagaimana nasib kami sementara kebanyakan dari kami hanya bersandar pada hasil sawah, ikan air tawar dan peternakan diatas lahan kami," ujar Kamagi.
"Kami bukan melawan kebijakan pemerintah, tapi berikan solusi seperti perbaikan sungai kecil atau sumur bor atau apa saja suplay air, agar bisa mengaliri sawah, telaga dan peternakan kami. Dengan begitu pemerintah tidak menyakiti masyarakat," pungkas Kamagi.
Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga Sosial Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Minahasa Utara, Howard Pengky Marius SE mengklaim, sangat mendukung proyek pemerintah pusat seperti proyek jalan tol yang sedang dikerjakan di Kabupaten Minahasa Utara.
Kebijakan Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Ibu Bupati Vonnie Panambunan dengan meminta masyarakat beri kemudahan bagi prosesi pekerjaan tol itu, harus di apresiasi.
"Akan tetapi, pemerintah pusat juga harus memperhatikan dampak yang dialami oleh masyarakat akibat pekerjaan jalan tol ini," ujar Howard.
Dampak yang ditimbukkan oleh pekerjaan jalan tol, kata Marius juga, jangan sampai membunuh mata pencaharian warga seperti sawah, telaga, dan peternakan.
"Sebagai masyarakat dan warganegara RI yang berhak mendapat perlindundungan negara, kami minta BPJN XV tindaklanjuti keluhan warga agar tak ada yang dirugikan. Kalau tidak di indahkan, kami akan gelar unjuk rasa ke BPJN. Dan kalau tak digubris juga, kami akan lanjutkan demo ke pusat bahkan ke Istana Kepresidenan," tandas alumni STIE Pioneer Angkatan ke-2 itu.
Sementara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Riel Mantik selaku Kabalai BPJN XV, dan Balai Wayah Sungai (BWS) saat dihubungi via nomor Whats-app nya (081283025XXX) meminta warga untuk bersabar.
"Karena secara alami, maka sungai itu tidak akan dihilangkan. Kita sama Balai Wilayah Sumgai (BWS), sudah turun lapangan dua bulan bersama Tim ahli dari BWS. Sedang dipersiapkan kajian sebagai rekomtek untuk persetujauan Pak Menteri," ungkapnya (Herman)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

22.00.00

0 komentar:

Posting Komentar