Iklan

Proyek Pemecah Ombak Tak Mengalami Kerugian Negara

Posted by Marchel Hormati on Selasa, 19 Desember 2017

Minut, identitasnews.com - Adanya tudingan dari berbagai pihak yang ingin menjatuhkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentang bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016 untuk mitigasi pengaman, darurat, perkuatan dan normalisasi di Minahasa Utara (Minut), telah selesai. Meski Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BNPB tahun 2016 Nomor 34C/LHP/XVI/05/2017, tanggal 18 Mei 2017 telah menyampaikan temuan. Akan tetapi sudah ditindaklanjuti khususnya pekerjaan mitigasi pengamanan pantai di Kecamatan Likupang Timur (Liktim), yang lebih dikenal dengan kata ‘pemecah ombak’.
Akhirnya dari Pihak Pemkab Minut membantah tundingan tersebut lewat Kabag Humas dan Protokol Jansen Tulung SSTP Selasa (19/12/2017) mengatakan bantuan BNPB untuk Minut ini sudah dilaksanakan dengan baik dan temuan yang ada, sudah ditindaklanjuti sesuai berdasarkan audit BPK.
“Bukti pembayaran yakni kwitansi sudah ada dan sudah dilampirkan saat memasukkan laporan ke BNPB bahkan telah diserahkan kepada BPK dan tidak ada masalah bahkan tidak merugikan uang negara Yansen Tulung saat bersama dengan Kaban Bapelitbang Arnolus Wolajan SSTP di tahun 2016 membeberkan 4 proyek yang dikerjakan.


1.       Belanja pekerjaan mitigasi pengamanan pantai Kecamatan Likupang Timur, yang dilaksanakan oleh  PT Manguni Makasiouw Minahasa dengan nomor kontrak 15/sp/PPK-SD/BPBD-Minut/VI/2016 tanggal 14 juni 2016 dengan nilai kontrak 15.299.000.000,-
Dengan hasil audit di lapangan oleh BPK bersama pihak BPBD Minut terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 3.534.700.000.

2.      Pekerjaan mitigasi darurat talud sungai Desa Tiwoho Kecamatan Wori yang dilaksanakan oleh CV Kintan Permata Jaya nomor kontrak 11/SP/PPK-SD/BPBD-Minut/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.399.750.000.
Dengan hasil audit lapangan oleh BPK  bersama BPBD Minut terdapat kekurangan Volume sebesar Rp. 130.428.600

3.      Pekerjaan penguatan talud Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi yang dilaksanakan oleh CV Kintan Permata Jaya nomor kontrak 10/SP/PPK-SD/BPBD-Minut/V/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.399.750.000. Hasil audit lapangan oleh BPK bersama BPBD Minut terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 31.460.000.

4.      Belanja pekerjaan normalisasi darurat tebing sungai Desa Maen Kecamatan Liktim yang dilaksanakan oleh PT Sumber Karya Sejati nomor kontrak 13/SP/PPK-SD/BPBD-Minut/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp 699.750.000. Telah diaudit oleh BPK bersama bpbd Minut terdapat kekurangan volume sebesar 51.851.900,-
Dari kekurangan volume yang ada di tiga proyek ini telah dikembalikan dan diterima oleh negara sebesar 3,5 miliar. Untuk pekerjaan proyek pengamanan pantai Likupang sebesar Rp 15,2 miliar,  3.5 telah dikembalikan dengan bersama bukti yang diterima oleh negara, jadi sisanya 11.8, dipotong pajak 2,  sisa 9,8,  1,5 upah kerja fee, sisa 8,3. Hal ini otomatis membantah kerugian negara yang dikatakan 8,8 miliar , artinya tidak ada pekerjaan yang dilakukan terhadap proyek tersebut.


Untuk pembayaran pengembalian 3,5 dan pajak 1,9 semuanya disertai dengan bukti pembayaran. Untuk pekerjaan memang tidak ditender dan hal itu merupakan ketentuan yang bisa ditempuh karena ada pasal yang mendukung.
Sementara itu Kaban Bapelitbang Arnolus Wolajan SSTP mengatakan hal ini diungkapkan Pemkab agar masyarakat dapat memahami hal ini. “Ini dipandang perlu untuk dibeberkan agar fakta yang sebenarnya dapat diperoleh warga,” Kunci Walojan. (Herman)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

20.01.00

0 komentar:

Posting Komentar