HUT SHS
Headlines News :
Home » » Kejari Kotamobagu Bidik Dugaan Penyimpangan Dandes Kabupaten Boltim

Kejari Kotamobagu Bidik Dugaan Penyimpangan Dandes Kabupaten Boltim

Written By Unknown on Rabu, 26 Juli 2017 | 18.40.00

Sinulingga: "Dana Desa Untuk Perkerjaan Fisik Tidak Bisa Dikerjakan Oleh Sangadi"


Kotamobagu, Identitasnews.com - Sukses mengandaskan impian bebas Mantan Bupati Bolmong berinisial MMS ke Pengadilan Tipikor Manado Sulut, ternyata tidak membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu puas dan berpangku tangan. Dalam rentang waktu cukup singkat, instansi vertikal berseragam cokelat-cokelat tua dibawah nahkoda Dasplin SH (Kejari Kotamobagu red-), langsung tancap gas.
"Iya, sekarang kami sedang mendalami aneka dugaan penyimpangan proyek infrastruktur Dana Desa (Dandes) 80 Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)," aku Kejari Kotamobagu Dasplin SH, melalui Kasie Intel, Evans Sinulingga kepada www.identitasnews.com Rabu (26/7).

Menghadapi masalah penyimpangan dan penyalah gunaan uang negara beraroma Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini, lanjut Sinulingga, pihaknya harus ekstra hati-hati. "Ini menyangkut uang negara, dan nama baik serta jabatan seseorang, jadi kami harus kerja ekstra mengingat sangsi hukum dan karier mereka bisa hancur. Kan kasihan," tutur jaksa muda berbakat tersebut.

Salah satu desa yang ditanda kutip Kejari Kotaamobagu, lanjut Evans adalah desa di Kecamatan Modayag.  kejelasan penggunaan Dandes 2016, sebesar Rp 252 juta. "Ini kan baru masuk ke tahap Penyelidikan. Itu relatif, bisa ditingkatkan ke Penyidikan, bisa juga tidak. Semua tergantung realisasi fisik serta akuntabilitas berkas dan laporan keuangan desa terkait nantinya," urai Sinulingga.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mursid Potabuga, ketika dikonfirmasi mengatakan, Dinas PMD memang menerima surat terkait pengelolaan dandes di wilayah Kecamatan Modayag. "Memang ada surat, namun ini baru sebatas untuk klarifikasi terkait dugaan penyimpangan anggaran di desa," ujarnya.

Potabuga juga menuturkan, langkah Kejari berarti, mengawasi penggunaan dandes di Boltim itu memang prosedur hukum yang harus dilakukan. "Ini menjadi warning bagi pemerintah desa, khususnya sangadi dan bendahara untuk bisa mengelolah dandes dengan benar," bebernya mendukung kinerja Kejari.

Dilain pihak, Kadis PMD Linda Roringkon mengatakan, dengan adanya langkah dari aparat penegak hukum membuat pihaknya jadi lebih teliti dalam proses verifikasi laporan penggunaan dandes. "Kita akan belajar dari tahun lalu. Banyak kekurangan, bahkan temuan dugaan penyalahgunaan. Ini perlu dicegah, jangan sampai tahun ini ditemukan lagi," katanya.

Menurut Roringkon, memang masih ada beberapa desa yang belum memasukan laporan penggunaan tahun 2016. Tapi, Roringkon menegaskan, pihaknya akan berupaya mengejar pertanggungjawaban keuangan. Tahun ini dalam upaya pengelolaan keuangan desa, ada tambahan dua seksi aparat desa. Dua aparat tambahan ini, bertugas membantu sangadi dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Tapi, saat ini masih dalam proses pengisian," tutup Roringkon.

Dengan adanya warning dan sinyalmen yang dilontarkan pihak Kejari Kotamobagu secara terbuka, susul Kasie Intel Kotamobgu, Evans Sinulingga, pihaknya tidak main-main, mengingat ada beberapa item berupa prosedur tetap dalam penggunaan Dandes, sudah dilakukan secara keliru dan menyimpang.
"Kami tidak bisa membiarkan hal ini, mengingat realisasi Dandes digelar secara inprosedural. Contohnya keterlibatan Sangadi dalam pekerjaan, itu salah besar. Ingat, Sangadi hanya berfungsi sebagai pengawas, dan Dana Desa untuk perkerjaan fisik tidak bisa dikerjakan oleh sangadi," tukas pria berdarah Batak yang dikenal santun namun tegas itu.
Ditanya dugaan total kerugian negara sehingga pihaknya merasa harus masuk dalam dugaan penyimpangan Dandes itu, menurut Evans, nominalnya lumayan besar.
"Sementara ini, dari audit kami total kerugian negara baru mencapai Rp. 252 juta (Dua ratus limapuluh dua juta Rupiah). Langkah awal kami telah memintai keterangan .mantan sagadi, bendahara, pihak BPMD Kabupaten Boltim. Perkembangan selanjutnya, akan kami beritakan, sesuai Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik melalui rekan-rekan wartawan yang merupakan mitra kami," pungkas jebolan Kejati Sulut itu, (Evans Sinulingga red-).(Red)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD