Iklan

DPRD Imbau Polres Dan Kejari Minut Usut Tuntas Praktik Pungli Berkedok Bayar ATK di Dinas PU

Posted by Unknown on Rabu, 26 Juli 2017

Airmadidi, Identitasnews.com – Stendy Rondonuwu, politisi DPRD Minahasa Utara asal Desa Maumbi kepada sejumlah awak media, melontarkan desakan kepada pihak Polres Kejaksaan Negeri Minut supaya mengusut tuntas dugaan praktik bisnis ‘haram’ Alat Tulis Kantor (ATK) yang berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Utara (Dinas PU Minut) yang sudah bertahun-tahun meresahkan.

Praktek jual beli ATK yang dibebankan oleh para ASN kepada para kontraktor di Dinas PU itu, dimata Rondonuwu, masuk dalam kategori pungutan liar (Pungli).
“Sudah ada pemasangan tarif, ini kan beraroma PUNGLI. Saya harap aparat berwajib turun tangan dan melakukan pemeriksaan. Sebab praktek dugaan pungli ini sudah berlangsung lama,” imbau Stendy Rondonuwu, Selasa (26/7) silam.

Lanjut Rondonuwu, praktik bisnis ATK haram itu, bisa saja tak hanya terjadi di Dinas PU, tapi pada Perangkat Daerah (PD) lainnya yang ada di Minahasa Utara.
“Tiap tahun ratusan juta ATK dianggarkan dalam APBD. Sayangnya, pemanfaatan ATK tak sesuai, malah merugikan daerah dan menguntungkan oknum-oknum tak bertanggungjawab,” sebut pentolan Dekab Minut itu.
Dirinya, tambah Stendy, sudah lama menerima laporan dan keluhan sejumlah kontraktor atau pihak ketiga atas tindakan oknum ASN membisniskan ATK di Dinas PU. Tapi mengingat banyak hal, ia memilih memberi sedikit kesempatan dengan harapan para pelaku seger menyadari dan menghentikan praktik haram itu.
"Sudah lama saya dengar itu, tapi kan saya beri kesempatan agar mereka insyaf atas semua kamuflase pungli itu. Siapa sangka klu ternyata apa yang saya harapkan, tidak terwujud," tukas Rondonuwu.
Perlu diketahui bersama, praktik mafia pungli berkedok ATK itu, untuk di Dinas PU Minut, rawan terjadi di Bidang Cipta Karya dan Bina Marga. "Cukup berani, sudah membudaya, sehingga mereka berani pakai tarif yang dipatok sesuai nilai proyek. Contohnya Paket proyek berbanderol Rp.. 200 Juta, pasti prosentasinya sudah ditentukan. Ii kan merugikan para kontraktor," tandasnya.(Red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

05.00.00

0 komentar:

Posting Komentar