Iklan

Mari Pelajari Apa Itu E-VAPJO?

Posted by Unknown on Selasa, 18 Juli 2017


Airmadidi, Identitasnews.com - Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), melalui Badan Keuangan launching sistem informasi keuangan E-VAPJO (Elektronik-Virtual Aplikasi Penganggaran dengan Jaringan Online) di Hotel Sutanraja, Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Selasa (18/07) kemarin.
Sistem ini dirangkaikan dengan sosialisasi peraturan mendagri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 yang dilaksanakan hingga Rabu (19/07) ini.
Kepala Badan Keuangan Robby Parengkuan SH mengatakan penyusunan RKA APBD sudah menggunakan sistem E-VAPJO. “Ketika KUA-PPAS ditetapkan maka untuk penyusunan RKA-nya kita gunakan aplikasi ini,” ujarnya.
Dijelaskannya, dengan sistem aplikasi ini, perangkat daerah bisa memasukkan RKA secara daring (online). Baik lewat wireless-fidelity (wi-fi) maupun modem. “Perangkat daerah bisa input dari manapun sepanjang ada jaringan. Jadi tak perlu lagi ekspor impor menggunakan flashdisk. Dan ketika mereka input langsung masuk ke server kami dan terkoneksi dengan simda. Ini merupakan terobosan dari bidang anggaran untuk mempercepat proses penyusunan APBD,” jelas Parengkuan.
Sementara itu yang membacakan sambutan Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP), Asisten III Setdakab Minut dr Jane M. S Symons M.Kes mengatakan Penyusunan APBD tahun anggaran 2018 harus ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya untuk melaksanakan penyusunan APBD tahun anggaran 2018 dibutuhkan sistem keuangan yang baik, tepat waktu, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ditambahkan Symons, peserta sosialisasi harus menjalankan tupoksi secara bertanggungjawab.
“Di antaranya taat pada peraturan perundang-undangan; efisiensi transparan dalam penganggaran program kegiatan perangkat daerah; tepat waktu, sesuai kebutuhan, melibatkan partisipasi masyarakat. Dan tidak melangkahi aturan di atasnya,” tutur Asisten III.
Kegiatan dua hari ini menghadirkan narasumber dari BPKP perwakilan Sulut, BPKAD provinsi Sulut dan Badan Keuangan Kabupaten Minut. Sementara peserta terdiri dari Kepala perangkat daerah, sekretaris dan kasubag perencana keuangan perangkat daerah.(Red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

22.00.00

0 komentar:

Posting Komentar