HUT SHS
Headlines News :
Home » » Komisi B Hearing Sengketa Pelebaran Jalan Nasional di Kema

Komisi B Hearing Sengketa Pelebaran Jalan Nasional di Kema

Written By Unknown on Senin, 22 Mei 2017 | 18.30.00


Airmadidi, Identitasnews.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali harus digelar Komisi B DPRD Minahasa Utara (Minut) pada Senin (22/5/2017). Pasalnya, masalah pelebaran jalan nasional di Kecamatan Kema, ternyata belum menemui penyelesaian, sementara warga yang dirugikan oleh kebijakan ini, bulkan sedikit.
Ketua Komisi B Drs Moses Corneles, Wakil Ketua Joseph Dengah, serta anggota Altje Polii, Jimmy Mekel, Nonna Rimporok, Sienko Ticoalu, dan Julita Karuntu, menghadirkan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) wilayah XI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badai dan masyarakat Desa Kema II dan Desa Kema III Kecamatan Kema.

Dalam hearing pihak BPJN wilayah XI bersikeras yang mana proses pembangunan serta pelebaran jalan dilaksanakan setelah ada Surat Bupati Minut tahun 2015 Sompie Singal, tertanggal 20 Februari 2015 ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Surat itu menjelaskan bahwa pembebasan jalan Kema-Rumbia sudah tidak bermasalah.
“Terkait tuntutan masyarakat, perlu kami jelaskan, sebelum kami melaksanakan kontrak ini, sudah dilakukan sosialisasi dan sudah ada pernyataan dari Bupati Minut bahwa tidak ada masalah terkait pembebasan lahan. Setelah surat tersebut terbit 20 Februari, kontrak kerja baru kami dilaksanakan pada 21 Agustus 2015, setelah ada jaminan dari pemerintah daerah,” ujar Kepala Satuan Kerja (Kasatker) I Ruddy Waani didampingi PPK IX, Decky Umboh.

Sebelum ada surat dari Bupati Minut, timpal Waani, juga telah ada surat persetujuan tanggal 18 Februari 2015, menyatakan tidak ada tuntutan dari masyarakat Jaga V Desa Kema II, Jaga 13 Desa Kema III, dan Jaga 1 Desa Lansot. “Sudah dijelaskan pula bahwa tidak ada biaya untuk pembebasan lahan terkait pelebaran jalan tersebut. Dan intinya dalam surat tersebut, masyarakat pemilik lahan menerima pelaksanaan pelebaran jalan desa ini,” kilah Waani tanpa beban.

Semantara Ketua Umum LSM Badai Frangki Barents SE membantah jika para pemilik lahan membuat surat pernyataan untuk pelebaran jalan dan menuding kalau surat Bupati Minut tertanggal 20 Februari 2015, adalah biang kerok (sumber) dari masalah ini. “Kami juga pertanyakan mantan Camat Kema, dia yang lakukan sosialisasi. Perlu kami sampaikan, yang datang saat itu bukan pemilik tanah. Ini aneh kok bisa ada pengadaan tanah. Harapan kami, walaupun ini bupati yang baru, tapi jabatannya melekat untuk mempertanggungjawabkan surat bupati yang sebelumnya,” kata Barents.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B Drs Moses Corneles menilai sesuai dengan surat pemberitahuan Bupati Minut bahwa pembebasan lahan untuk pelebaran nasional dari Girian-Kema-Rumbia sudah selesai dalam arti bahwa persoalan ganti rugi merujuk surat bupati. “Jadi kami menghargai teman-teman LSM yang meminta supaya ada ganti rugi, tentunya ini kami akan tanyakan kepada Pemkab Minut yang mengeluarkan surat ini. Kami akan memilah sehingga mengerucut persoalan ini. Kalau yang dicurigai LSM bahwa dana pembebasan lahan ada namun dananya dirampok, akan kami periksa di APBD Minut," ujar politisi asal Likupang itu. 
Kalau ada pos dana untuk pembebasan lahan, kata Moses juga, lalu dananya tidak disalurkan maka itu telah terjadi penggelapan dana negara,” kata Corneles. Karena keterbatasan waktu, maka hearing ditunda pada Rabu (24/5/2017) sekaligus mengundang Bupati Minut Vonnie Panambunan.(John)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD