HUT SHS
Headlines News :
Home » » BPK RI, Gelar Sosialisasi Permasalahan Keuangan Daerah Dan Solusi

BPK RI, Gelar Sosialisasi Permasalahan Keuangan Daerah Dan Solusi

Written By Unknown on Senin, 08 Mei 2017 | 22.14.00

Auditor Utama Ingatkan Para Kumtua, VAP Jamin, Akan Warning Kinerja ASN Pemalas



Airmadidi, Identitasnews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menggelar acara Peningkatan pengelolaan keuangan Aparatur Sipil Negara dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa Utara di Convention Hall Sutanraja Hotel Desa Watutumou II Kecamatan Kalawat Minut Senin  (8/5/2017) .
Acara yang digelar atas kerja sama Pemkab Minut dan BPK RI ini diikuti oleh seluruh Kepala SKPD, Bendahara, Camat, Hukum Tua, Kepala Sekolah.
Hampir semua stake-holder terkait, bahkan pihak ke-tig nampak hadir dan duduk menyimak setiap penyampaian dari perutusan BPK RI tersebut.
Bupati Minut Vonnie Aneke Panambunan membuka secara resmi acara ini. Dalam sambutannya Bupati Vonnie Aneke Panambunan melaluiAsisten III dr. Jeane Simons, mengapresiasi akan perhatian dari BPK RI ditengah tugas pemeriksaan bisa menggelar acara sosialisasi ini. Bupati berharap, Kepala SKPD, Camat, Hukum Tua, Kepsek dan para bendahara agar mengikuti dengan baik dan menyimak pemaparan dari pemateri. “Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberi perhatian khusus kepada Kabupaten Minut. Karena ini terkait pengelolaan keuangan yang sangat penting, saya minta para peserta mengikuti dengan baik,” tukas Panambunan.

Anggota VI BPK Dr. Hary Azhar Aziz MA dalam arahannya, didepan sekira 1500 orang yang hadir mengatakan saat ini dari temuan yang ada di Kebupaten Minut baru 42% rekomendasi penyelesaian yang diselesaikan, sedangkan sisanya 58% saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya berharap hasil pemeriksaan untuk tahun 2016, Minut akan memperoleh hasil yang baik yang nantinya akan diumumkan pada akhir Mei ini. Mudah-mudahan akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti pada tahun 2015 lalu,”jelas Aziz.
Sedangkan pemateri tunggal Auditor Utama VI BPK RI Syafrudin Mosii SE MM dalam pemaparannya selama kurang lebh 30 menit didampingi Kaban Keuangan Robby Parengkuan,
mengingatkan untuk para hukum tua, dalam mengelola keuangan di desa sesuai dengan aturan yang ada.
“Jika salah mengelola konsekwensinya berurusan dengan hukum, standart akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, kecukupan  pengungkapan, berdasarkan sistim pengendalian internal dan keempat adalah kepatuhan pada peraturan perundang undangan. Jika ini dipenuhi secara otomatis BPK akan memberikan WTP,” terang Mosii.

Diketahui saat ini BPK RI bersama perwakilan Sulut sedang melakukan pemeriksaan di kabupaten/kota dan Minut adalah salah satunya. Untuk pengumuman dan penyerahan opini dari BPK akan disampaikan akhir MEI ini.(Advertorial/John)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD