Iklan

Benarkah Kadis Kesehatan Minut Membangkang Keputusan Bupati?

Posted by Unknown on Sabtu, 08 April 2017


Jabatan Kasubag Perencanaan Keuangan sesuai SK Bupati VAP, diduga tidak pernah diberi

Airmadidi, Identitasnews.com – Sebagai kepala dinas di kabupaten/kota, seorang pejabat harusnya tunduk dan loyal kepada pimpinannya. Ironinya, di Minut ada pembangkangan yang dilakukan pejabat terhadap kewenangan pimpinannya, dalam hal ini Bupati Vonnie Aneke Panambunan.

Sejumlah wartawan mendapati Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes), dr Rossa Tidajoh secara terang-terangan telah melawan keputusan Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP), soal penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dipimpinnya.
Padahal, Bupati VAP sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penempatan ASN namun ditolak Tidajoh. Penolakan itu terjadi, pada jabatan Kasubag Perencanaan Keuangan.
Perlu diketahui, jabatan ASN berinisial MP harusnya menempati posisi Kasubag Perencanaan Keuangan sesuai SK Bupati VAP sejak pelantikan awal Maret lalu.  Menariknya, sampai hari ini Tidajoh tidak pernah memberikan jabatan itu kepada MP.
Sebaliknya Rossa Tidajoh malah menempatkan orang 'kepercayannya' Jein Tumenduk atau JT menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan.
Padahal sesuai disposisi, Jein Tumenduk saat dilantik pada 30 Desember  2016 lalu, diangkat Bupati VAP sebagai Kasubag Kepegawaian di Dinkes. Kebijakan Rossa Tidajoh, bisa berdampak hukum. Pasalnya, selain melawan keputusan bupati, ini merupakan akses gugutan secara perdata maupun pidana oleh MP selaku ASN yang jabantannya tidak diberikan Kadis Kesehatan.

"Ini tidak etis, sebab yang dilawan Kepala Dinkes adalah Surat Keputusan Bupati Minut selaku atasannya, implikasinya fatal bisa berdampak hukum. Yakni ranah gugatan ke PTUN baik bersifat material maupun pidana," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aldrin Posumah, Kamis (6/4) sore.

Menurut Posumah, sebagai pejabat, Kepala Dinkes harusnya mengamankan apa yang menjadi keputusan bupati. Mengingat, proses penempatan ASN yang dilakukan bupati tidak sembarangan, sebab sudah berdasarkan kajian tim Bapperjakat.

"Kepala Dinkes tidak punya kewenangan atas penempatan pejabat. Dia hanya mengusulkan, sebab semua ASN itu dikaji sebelum ditempatkan, tidak sembarangan. Melawan keputusan bupati itu sama saja pembangkangan. Kasiham bupati sudah menunjukan dedikasi, namun ada pejabat seperti ini," tegasnya.

Atas dasar itu, Posumah mewarning Kepala Dinkes dr Rossa Tidajoh, untuk menjalankan apa yang menjadi keputusan bupati."Yah salah sendiri jika tidak menjalankan. Kita sudah menginstruksikan, dan besok (Jumat) kita akan cek kembali apakah ASN tersebut sudah bekerja sesuai tugas yang diamanatkan dalam SK bupati atau belum," pungkas Aldrin.

Sayangnya upaya konfirmasi baik didatangi di kantornya, Tidajoh enggan ditemui wartawan. Lebih parah lagi, saat dihubungi via HP di nomor 082192081XXX, nmr itu aktif namun tak ditanggapi sampai via sms sekalipun.(Red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

05.00.00

0 komentar:

Posting Komentar