Iklan

Bapelitbang Minsel Gelar Musrenbang Perubahan RPJMD

Posted by Unknown on Jumat, 24 Maret 2017


Minsel, Identitasnews.com – Setelah melakukan pembahasan tingkat bawah terhadap RPJMD tahun 2016-2021. Maka akhirnya, Bapelitbang Kabupaten Minsel, Jumat (24/3/2017) esok akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Minsel tahun 2016-2021.
Kepala Bapelitbang Minsel Dr Meidy Maindoka melalui Sekretaris Tertius Y Ulaan, ST MT kepada wartawan identitasnews diruang kerjanya, Kamis (23/3/2017). Kata Ulaan, berharap gelaran Musrenbang ini hadir semua kepala Perangkat Daerah (PD). ‘’Bahwa, Musrenbang RPJMD tersebut akan dibuka Bupati Christiany E Paruntu, SE. Maka petunjuk ibu bupati, seluruh Kepala PD wajib hadir dan tak bisa diwakilkan. Bila diwakilkan, maka berarti RPJMD tersebut tidak didukung sepenuhnya oleh kepala PD,’’kata Ulaan. Menurut Ulaan, maksud dan tujuan Musrenbang tahun 2016-2021 Minsel adalah untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJMD oleh para pemangku kepentingan. Serta menjaring aspirasi pemangku kepentingan. Disamping itu, untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMD menjadi Rancangan akhir Perubahan RPJMD. ‘’Pelaksanaan Musrenbang perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Jumat (24/3/2017) mulai pukul 09.00 Wita Lantai 4 Kantor Bupati Minsel. Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan Rancangan Perubahan dengan peserta dari DPRD Minsel, DPRD Provinsi Sulut. Juga, unsure akademisi, Kepala PD, camat dan delegasi kecamatan, Lembaga Perbankan, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan perwakilan Pers,’’katanya. Menurutnya, Musrenbang Perubahan RPJMD berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dengan keluarnya PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Perda No.6 tahun 2016. Pembentukan dan susunan PD telah mengamanatkan perubahan penyesuaian dokumen-dokumen perencanaan, yang salah satunya RPJMD Minsel sebagaimana Perda No.4 tahun 2016. ‘’Selain itu, sesuai dengan Peraturan Mendagri No.54 tahun 2010 tntang Pelaksanaan PP No.8 tahun 2008 tentang Tahapan Acara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan Rencana Pembangunan Daerah telah mengamanatkan bahwa tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan rancangan RPJMD adalah pelaksanaan Musrenbang,’’ungkap Ulaan lagi. Menyadari hal diatas, sebagai anjuran bupati. Mengingat pentingnya kegiatan diatas, maka menjadi kewajiban penuh seluruh kepala PD harus hadir. Jangan ada yang wakili, bila kedapatan diwakili, berarti program rancangan perubahan RPJMD tahun 2016-2021 mengacu PP No.18 tahun 2016 tidak didukung. Sementara itu, Dr Setly Tamod menilai, bila kepala PD tidak mendukung program diatas, maka bupati jangan takut ganti kepala PD tersebut. ‘’Saatnya, bupati dan wakil ganti pejabat yang enggan dan bahkan tak mau peduli soal rancangan perubahan RPJMD diatas. Ganti saja, masih banyak pejabat yang bisa kerja dan mendukung program bupati Christiany E Paruntu dan wakil bupati Franky D Wongkar,’’tegas Tamod.(Meyvo Rumengan)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

04.16.00

0 komentar:

Posting Komentar