Iklan

Berat Dengan Biaya Perdes, Curhat Ke Facebook, 2 IRT Dipanggil Kumtua Watutumou

Posted by Unknown on Selasa, 28 Februari 2017

Kodoati: "Saya tidak mem-polisikan mereka sebab itu bukan solusi. Mereka kami panggil, dibina, buat pernyatataan, kemudian dipulangkan"


De'Jong: "Postingan itu belum kuat untuk masuk ke UU ITE, Perdes ini yang justeru perlu di telaah sebab disitu ada dugaan aroma pungli"

Airmadidi, Identitasnews.com - Kurangnya pemahaman dan minimnya sosialisasi tentang aturan yang dibuat seperti Peraturan Desa (Perdes), membuat banyak masyarakat bingung dan resah. Akibatnya, rasa tidak puas maupun aneka penolakan, muncul ke permukaan, lewat banyak sarana.
Hal ini terjadi pada masyarakat Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Minut Selasa (28/2).
Dua (2) Ibu Rumah Tangga (IRT) mendapat surat panggilan Kumtua Desa Watutumou, terkait status yang di posting mereka, tentang kekecewaan warga terhadap kebijakan pemerintah desa, dalam hal ini Perdes sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) yang dibebankan kepada masyarakat.
"Sebelum berdomisili disini, saya bawa surat pindah dari tempat asal saya, untuk menjadi warga disini, tapi saya kesulitan dengan kewajiban harus membayar tiga juta, baru boleh menjai warga Watutumou," keluh Ibu Mhey.
Memang, lanjut dia, uang sebesar 3 juta itu bisa di angsur. Tapi harus panjar satu (1) juta Rupiah dahulu. "Bagi orang seperti kami, uang sebesar itu sulit kami dapat, jadi sampai hari ini, walau sudah 7 tahun tinggal di Watutumou, saya belum memiliki legalitas resmi sebagai warga Desa Watutumou. Jadi, karena sedih maka saya bikin status di facebook," timpal Ibu Mhey sendu.


Status wanita 30-an tahun itu sontak mendapat tanggapan teman-temannya. Bermacam komentar bergulir, kebanyakan beraroma keluhan tak mampu dengan nominal yang diminta, sesuai Peraturan Desa Watutumou. "Karena fakta yang ada memang demikian, maka saya juga mengomentari status Ibu Mhey sesuai apa yang kami alami, dan inilah akibatnya kami dipanggil menghadap ke kantor Hukumtua Watutumou," jelas Ibu Anne, IRT yang satunya lagi.

Kumtua Desa Watutumou, Boy Kodoati saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, membenarkan yang mana pihaknya telah melayangkan dua (2) surat panggilan kepada 2 IRT warga Desa Watutumou. Di juga tidak menampik adanya Perdes tersebut.
"Mereka saya panggil menghadap ke kantor, untuk konfirmasi maksud dan tujuan status di facebook itu. Untuk tagihan menjadi warga disini, sudah tertera di Perdes sebagai landasan hukum, itu kami berlakukan bagi semua warga, tapi dua (2) juta Rupiah, bukan 3 juta," beber Kodoati.

Latar belakang daripada lahirnya Perdes sebesar 2 juta Rupiah itu, timpal Kumtua Watutumou, adalah biaya lahan pekuburan dan Penanganan Sampah, serta biaya lainnya sebagai kebijakan dan upaya pemerintah desa. "Itu kami bikin Perdes sebesar 2 juta, bukan 3 juta, dan bisa di angsur. Pemda tidak menurunkan dana pembebasan lahan kubur dan jalan. Untuk jalan saja, saya terpaksa mengorbankan tanah milik saya, untuk dijadikan jalan. Jadi, karena ada landasan hukum, apa salahnya kalau ada administrasi untuk tinggal di Desa Watutumou," katanya.

Hukumtua juga tidak membawa masalah ke-dua IRT itu ke ranah hukum, sebab alasannya proses hukum bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. "Saya tidak mem-polisikan mereka sebab itu bukan solusi. Mereka kami panggil, dibina, buat pernytataan, kemudian dipulangkan. Dengan demikian, kita bisa memberi mereka pemahaman tentang biaya seperti itu," tukas Kodoati.

Kedua IRT itu diberi nasehat dan pemahaman Perdes lebih mendalam, kemudian diminta membuat dan menanda tangani surat pernyataan, selanjutnya di  ijinkan pulang ke kediaman masing-masing. "Harapan saya kedepan nanti, bila ada rasa tidak puas pada kebijakan pemerintah, silahkan datang secara resmi ke pemerintah, bukan main umbar perasaan lewat dunia maya. Hati-hati dengan undang-undang ITE, sebab sangsi hukumnya cukup berat," tandas Kumtua Watutumou, Boy Kodoati.

Terpisah Jefran Herodes de'Jong,Koordinator Investigasi LI TIPIKOR DPP Sulut saat diminta tanggapan tentang postingan warga di facebook gara-gara kekecewaan dengan Perdes itu, angkat bicara.
 "Postingan itu belum kuat untuk masuk ke UU ITE, Perdes ini yang justeru perlu di telaah sebab disitu ada dugaan aroma pungli. Menurut 2 IRT itu, mereka ditagih tiga juta. Sedangkan Hukumtua bilang dua juta, nah itu saja sudah bisa dipertanyakan kemana satu jutanya. bisa saja satu juta itu kebijakan Kepala Jaga padahal berdampak pada PUNGLI," seru mantan aktivis Sulut Corruption Watch (SCW) itu.
De'Jong mengingatkan Hukumtua Watutumou untuk lebih gencar melakukan sosialisasi tentang kebijakan Perdes, kemudian mengeluarkan Perdes harus ada analisa dari orang Hukum, sebab Perdes itu kayaknya telah berseberangan dengan Perda, dan Permendagri bahkan Perpres.
"Telaah sebaik mungkin, pakai jasa ahli hukum, agar tidak berurusan dengan program Presiden RI yaitu Saber Pungli. Ingat, diatas POerdes ada Perbup, Pergub, Permen, dan Perpres, jangan sampai tersandung dengan masalah itu," pungkas Jefran.(John)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

17.30.00

0 komentar:

Posting Komentar