Iklan

Warga Pertanyakan Jabatan Kumtua Desa Makalisung Yang Sudah 2 Tahun Ditangan PLT

Posted by Unknown on Jumat, 27 Januari 2017

Proyek Jalan Desa dan Solar Cell Diduga Menyimpang

Tondano, Identitasnews.com – Aturan dan prosedur tetap tentang masa jabatan seorang Pejabat Langsung Terpilih (PLT) khususnya di Desa Makalisung Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, patut dipertanyakan dan ditindak tegas oleh Pemprov Sulut, maupun Pemkab Minahasa.

Pasalnya, PLT Hukumtua Makalisung bernama Piet Senduk, jika dihitung maka sampai hari ini dia sudah dua (2) tahun menjabat, padahal dalam masa jabatannya. Dalam dua tahun tersebut, sudah mengucur beberapa mata anggaran APBD, seperti Dandes (Dana Desa).
“Kami mau Tanya, apakah boleh seorang PLT menjabat Hukumtua sampai dua (2) tahun lamanya, soalnya baru disini PLT bias menjabat selama ini,” ujar beberapa warga yang minta namanya dirahasiakan mengingat keselamatan-nya.
Menariknya, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Apa ini merupakan bagian dari tak-tik memperlambat proses tersebut?

Menurut warga, selama menjabat Kumtua Makalisung, Piet Senduk tidak transparan dalam hal pengelolaan Dana Desa tidak pernah di beritahukan kepada masyarakat, ” Contohnya proyek jalan desa akhir tahun 2016 lalu, kami tidak tahu itu proyek dari mana, anggarannya berapa, sampai jalan selesai dibuat, sementara di beberapa tempat sudah pada rusak Karena diduga pembuatannya asal-asalan,” tukas warga lainnya.
Disamping proyek jalan desa, ada lagi informasi yang mana ada proyek pengadaan lampu solar-cell, dengan pagu anggaran Rp. 50. 000.000 (Limapuluh juta Rupiah), dengan jumlah tiang hanya dua (2) unit saja.
“Sesuai Undang-undang no.14 tentang keterbukaan informasi Publik, masyarakat harus tahu seluruh program yang ada di desa,berapa total dana desa,dan sejauh mana pencapaian desa saat ini,” jelasnya.

Perlu diketahui, Presiden RI, Ir.Joko Widodo gencar memberantas praktik pungutan liar telah di bentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) diseluruh wilayah NKRI, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa.
“Kami menduga, dalam mempertahankan jabatan PLT Kumtua sampai dua tahun, sudah ada konspirasi. Kami berharap, Pemerintah kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulut untuk  memperhatikan keberadaan dari PLT Hukumtua Makalisung. Turunkan Satgas Saber Pungli agar melakukan Investigasi secara mendalam sehingga tidak ada yang di rugikan serta masyarakat dapat hidup sejahtera. Kami butuh kepala desa yang resmi, yang dipilih masyarakat untuk mempimpin desa kami, bukan seorang PLT,” pinta warga.
Seperti kita ketahui bersama, Prosedur Pelaporan Pungli Berdasarkan Peraturan Presiden , Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, (Satgas Saber Pungli), ada tiga cara masyarakat bisa melaporkan praktik pungli.
Untuk masyarakat yang paham internet, disiapkan website saberpungli.id. Di website yang dikontrol dari Kantor Menko Polhukam itu, masyarakat harus meregistrasi identitas terlebih dahulu untuk memastikan validitas laporan.
Cara kedua, satgas menyediakan layanan SMS di nomor 1193. Masyarakat tinggal menyampaikan secara singkat di mana, kapan dan siapa yang melakukan pungli itu.
Cara ketiga, disediakan pula hotline telpon di nomor 193. Masyarakat yang menemui atau menjadi korban pungli juga dapat mengadukannya langsung ke nomor tersebut.
Dilain pihak, Hukum Tua Makalisung Piet Senduk ketika di konfirmasi terkait pengelolaan dana, menampik semua itu. Menurut Senduk, ia sudah bekerja maksimal, dan sudah berbuat yang terbaik untuk masyarakat Makalisung.
“Semua realisasi fisik, ada dan saya bersama para perangkat desa saya, sudah bekerja maksimal, demi membangun Desa Makalisung ini,” beber Senduk ramah saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di kediamannya beberapa pekan silam.(Marsel)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

16.11.00

0 komentar:

Posting Komentar