Iklan

Jabatan Kepsek di Minsel sebagian tak Ikuti Permen Diknas

Posted by Unknown on Selasa, 20 Desember 2016

Amurang, Identitasnews.com – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, Ollyvia K Lumi, SSTP, MSi mengakui kalau sebagian jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) diwilayahnya tak ikuti Permen Diknas No.13 tahun 2007 tentang Penempatan Kepala Sekolah. Seperti contoh, Kepala SMKN 1 Amurang Dra Dientje Sumendap, MAP yang beberapa kali melakukan berbagai hal yang tidak sesuai.
Hal ini menimbulkan beragam pro kontra. ‘’Ya, ada banyak jabatan kepala sekolah di Minsel tidak mengikuti Permen Diknas No.13 tahun 2007 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah. Sehingga, saat mereka bertugas mereka tidak menggunakan dasar peraturan yang berlaku. Namun, hal diatas masih diperboleh lantaran adanya otonomi daerah,’’ujar Lumi belum lama.
Menurutnya, tidak digunakannya Permen Diknas No.13 tahun 2007 tentang Penempatan Kepala Sekolah pada prosesnya terdapat pelanggaran pada kualifikasi. Dimana, Permen Diknas mensyaratkan Kepsek SMK sebelum diangkat harus berstatus guru. Sedangkan, Kepsek SMKN 1 Amurang Dra Dientje Sumendap diketahui bukan, melainkan sebagai pengawas sekolah. ‘’Lebih parah lagi, oknum Kepala SMKN 1 Amurang tidak memiliki sertifikat sebagai kepala sekolah. Namun, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak oknum. Sekaligus dengan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawei Utara di Manado. Karena memang, saat ini tanggungjawab SMA/SMK adalah Provinsi Sulut,’’jelasnya.
Ditambahkannya Lumi lagi, memang kita memiliki petunjuk untuk pengangkatan kepala sekolah melalui Permen Diknas No.13 tahun 2007. Tetapi, hal diatas jelas memaksakan. Hanya saja, jangan sampai sekolah diatas tidak memiliki kepala sekolah.
Sehingga, pihaknya mengambil kebijakan tersebut. Kepala Korwas Drs Max Lengkong juga menjelaskan apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minsel benar adanya.
‘’Tapi, kalau dalam Permen Diknas No.13 tahun 2007 mengatakan demikian, maka pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi aturan yang berlaku,’’kata Lengkong.
Namun, kata Lengkong jabatan pengawas dapat disamakan dengan guru. ‘’Kan, yang bersangkutan (Dra Dientje Sumendap, red) sebelum menjabat kepala sekolah, adalah pengawas,’’ungkapnya.
Lengkong pun mengaku, soal penerapan Permen Diknas No.13 tahun 2007 sulit dilakukan seluruhnya. Dikarenakan bakal ada sekolah tidak memiliki kepala sekolah alias kosong melompong. Sementara itu, mantan GMNI Minsel, Wenly Kaligis menilai pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minsel, Ollyvia K Lumi dan Korwas Drs Max Lengkong keliru. ‘’Kalau ada aturan, maka aturannya harus digunakan. Bukan takutnya, jangan sampai sekolah tidak memilkiki kepala sekolah. Hal diatas tidak bisa dijadikan alasan klasik. Menurut Kaligis, Lumi Cs harus tterbuka dan transparan soal hal diatas. Supaya, masalah yang terjadi bisa dilakukan bersama-sama,’’tukasnya. (Meyvo Rumengan)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

06.30.00

0 komentar:

Posting Komentar