HUT SHS
Headlines News :
Home » » Mandagi Desak, Pihak Penjarah Waruga Kawangkoan,Wajib Dikenai UU No 11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya

Mandagi Desak, Pihak Penjarah Waruga Kawangkoan,Wajib Dikenai UU No 11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya

Written By jhon simbuang on Selasa, 01 November 2016 | 04.18.00

Kiolol Bangga Dengan Terobosan Gubernur Dan Bupati Untuk Waduk Kawangkoan-Kuwil

Airmadidi, Identitasnews.com – Dijarahnya puluhan WARUGA di bakal proyek Waduk Kawangkoan-Kuwil di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Minut oleh pihak Balai Sungai dan 2 perusahaan dari luar Sulawesi Utara, ternyata telah menyentuh ketersinggungan bathin tokoh-tokoh Minahasa khususnya Suku Tonsea selaku geerasi para tetua yang telah dimakamkan dalam pahatan batu jaman dulu (Waruga).

Keberanian Balai Sungai dan 2 perusahaan dari luar Sulawesi Utara mengusik keaslian puluhan Waruga  di Desa Kawangkoan tanpa ada pemberitahuan dan lintas kordinasi dengan elemen adat Minahasa Utara, telah menyulut ketersinggungan para pencinta Budaya Minut.

“Waruga-waruga ini ada sebelum agama masuk ke Tanah MINAHASA. Lambang kemurnian hati Tou Minaesa terlukis pada ukiran dan pahatan setiap Waruga sehingga Waruga diyakini sebagai peninggalan Budaya yang sangat emosional dengan kultur, sejarah dan dinamika masyarakat MINAHASA RAYA,” beber Junius Mandagi salah satu aktor Ikatan Pendiri Minahasa Utara (IPMU) Senin (30/10).
Orang Minahasa, lanjut pria yang akrab disapa Om Utu, sangat menghormati sejarah dan para leluhur.
 “Jadi penjarahan waruga semau gue tanpa menghormati aturan adat, saya sebut ini adalah pelanggaran Budaya Kultural terhadap TOU MINAHASA. Kenapa, sebab di Tanah Tonsea ini masih memiliki para TONAAS, kenapa pihak terkait begitu lancang menyentuh lambang sakralisasi tertinggi Suku kami tanpa melibatkan pemerintah dan para Tonaas,” sembur Mandagi.
Pihak terkait juga, lanjut Mandagi, harus mempertanggungjawabklan perbuatan mereka yang sudah menghina kesucian Waruga milik Suku Tonsea sesuai aturan yang berlaku.
“Pihak terkait bisa dikenai Undang-undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dan kami akan membawa masalah ini ke rapat IPMU,” pungkas Utu.

Terpisah, Ir. Lucky Kiolol yang mendengar kejadian penjarahan Waruga –waruga di Desa Kawangkoan Kalawat itu, cukup kaget. Menurut pecinta adat dan budaya asal Desa Matungkas itu, berbicara program pemerintah Provinsi Sulut maupun pemerintah Kabupaten Minut, ia sangat bangga dan merasa Suku Tonsea saat ini berada di puncak keemasannya.
Pasalnya menururut Lucky, era sekarang, figur Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Bupati Vonnie Aneke Panambunan yang sejatinya adalah putera-puteri Tonsea, sangat populer karena ide-ide brilian mereka yang membawa banyak perubahan besar bagi Sulut dan Minut.
“Saya sangat mendukung proyek insfrastuktur untuk perkembangan daerah karena ini program Presiden Jokowi, secara nyata telah dilanjutkan oleh Pak Gubernur dan Ibu Bupati. Tapi, sebagai bangsa yang berbudi luhur, kita harus menghormati tatanan Budaya yang ada di tiap-tiap daerah. Kalau di Jawa Tengah ada Candi Borobudur , Prambanan dan lain-lain, nah di Tonsea ada aneka Waruga nan keramat,” tutur politisi Partai PDI-P itu.

Kejadian penjarahan Waruga di Desa Kawabgkoan, dari segi pandang Kiolol, merupakan hal yang harus diseriusi oleh pihak-pihak terkait. “Kejadian ini berarti kehilafan dari panitia proyek yang ada, apalagi setahu saya, sebelum pelaksanaan pekerjaan sudah ada kesepakatan lisan antara mereka, Pemkab Minut, bahkan wakil dari Ormas Adat,” katanya.
Yang harus bertanggung jawab atas nasib puluhan Waruga di Desa Kawangkoan tersebut, menurut Lucky adalah pihak Balai Sungai serta perusahaan pelaksana. Dan mereka itulah yang harus di tuntut baik secara Budaya maupun Hukum.
“Dalam Pasal 66 ayat 1: Setiap orang dilarang merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian bagiannya dari kesatuan,kelompok atau dari letak asal,” ujar Lucky.

Ir. Lucky B Kiolol
Untuk mengembalikan harga diri Suku Minahasa Utara (Tonsea) yang terkandung dalam kelompok Waruga Kawangkoan itu, lanjut Kiolol, perlu ketegasan dari pihak Pemerintah Minut dengan mengambil langkah kongkrit.
“Pending dulu pekerjaan itu, bangun kordinasi dengan segala unsur terkait, kalau perlu secepatnya di polis line bekerja sama dgn pihak kepolisian, kemudian Waruga-waruga yang sudah di jamah, segera ditata kembali dengan cara adat, agar tidak membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat, maupun para pekerja di proyek itu,” imbau Kiolol.
Politisi senior itu juga meminta, pihak Balai Sungai dan kontraktor pelaksana, untuk menggunakan tenaga kerja lokal, serta memakai jasa keamanan dari para budayawan lokal, agar tidak menyalahi adat-istiadat di lokasi pmbuatan waduk raksasa itu.
“Untuk para pekerja dari luar daerah, diharapkan jangan lancang dan belajar menghormati peradaban kita disini. Kalau ada oknum-oknum dari luar daerah kita yang berani mengutak-atik wasiat sejarah mai, sebaiknya di usir dari tanah Tonsea ini, agar tidak membawa mala petaka bagi kmi da generasi penerus Suku Tonsea nantinya.(Red)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD