HUT SHS
Headlines News :
Home » » LUNTUGAN INGATKAN VAP-JO, LAKSANAKAN UU OTDA TEKAN ANGKA KEMISKINAN

LUNTUGAN INGATKAN VAP-JO, LAKSANAKAN UU OTDA TEKAN ANGKA KEMISKINAN

Written By jhon simbuang on Selasa, 29 November 2016 | 07.54.00


Airmadidi, Identitasnews.com - Kabupaten Minahasa Utara di bawah Pimpinan Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) bersama Wakil Bupati Ir.Joppi Lngkong dalam masa kepemimpinannya telah menorehkan berbagai hal yang patut di ancungi jempol,dimana atas pencapaian kinerja yang berhasil di terapkan selang beberapa bulan ini.
Masuki usia yang ke-13 kabupaten Minahasa Utara pada 20 November lalu,kabupaten pemekaran Minahasa ini ternyata masih harus menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) yang nantinya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang khususnya berada dalam zona tidak mampu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan mencapai 16.474 kepala keluarga (KK).
“Pemekaran suatu daerah dilandasakan pada satu tujuan dimana pelayanan pemerintah setempat terhadap masyarakat semata untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan demi melaksanakan Undang-undang (Uu) Otonomi Daerah (Otda), “ungkap Wiliam Luntungan Ketua Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Minut.
Jumlah penduduk Minut pada 2015 lalu sesuai data penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Minut mencatat 198.084 orang, terdiri dari 100.719 orang laki-laki, dan 97.365 perempuan. Wakil Bupati Minut Ir.Joppi Lengkong yang juga ketua Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) terkait masalah ini mengatakan masalah yang terjadi saat ini harus disikapi secara serius.
“Memang jumlah warga miskin di Minut masih tergolong banyak berkisar 16.474 di Minut dan merupakan tanggungjawab pemerintahan VAP-Jo untuk menekan angka kemiskinan dengan berinovasi mendatangkan program pro rakyat yang nantinya dapat menjawab kerinduan baik pemerintah maupun warga yang membutuhkan” kata Lengkong.


Sebagai target Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah pimpinan VAP-Jo,berniat menekan angka kemiskinan hingga 5-7 Persen. “Adapun program yang di rencanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Minut,pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan seperti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan pendidikan, perumahan dan sebagainya yang diatur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)," tandas Lengkong.(Red)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD