Iklan

Kasus Dugaan Korupsi Obat-Obatan Dan Bahan Habis Pakai RSUD Talaud, Berlanjut

Posted by jhon simbuang on Rabu, 02 November 2016


Talaud, Identitasnews.com - Pengadilan Tipidkor Sulawesi Utara menggelar sidang putusan Sela, Perkara Korupsi Pengadaan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaud Tahun Anggaran 2014, khususnya terdakwa dr. Agnes Theresia Motulo selaku PPTK periode Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 yang merupakan salah satu dari tiga terdakwa Novenly Sarendeng selaku Bendahara Pengeluaran dan Susie O Sedu selaku PPTK periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.
Majelis hakim yang diketuai Vincentius Banar membacakan putusan sela yang isinya menyatakan Terdakwa (TDW) bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. "Putusan Majelis Hakim ini berpijak pada hasil putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Talaud yang sebelumnya telah diajukan oleh Penasehat Hukum," ujar Hakim.

Selesai sidang, Penasehat Hukum terdakwa Adv Penghiburan Balderas SH,MH, putusan sela majelis hakim sudah sangat tepat. "Kenapa sampai tepat. Karena putusan memang sudah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Lagipula telah dikuatkan dengan adanya putusan praperadilan PN Tahun. Jadi sebenarnya, semenjak itu, dr.agnes sudah dinyatakan tidak bersalah," beber Balderas.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU, ketiga terdakwa ini dituding telah melakukan korupsi saat RSUD Talaud pada tahun 2014 melakukan kegiatan pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditampung didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20014, total dana pengadaan obat-obatan itu sebesar Rp3.228.276.941,00.

Selanjutnya, ketiga terdakwa dengan dana yang ada demi untuk realisasi pengadaan obat-obatan tersebut melakukan penyelewenangan. Dimana mereka telah mencairkan uang berdasarkan SPJ untuk membayar kepada 5 perusahaan penyedia obat-obatan itu, namun nyatanya cuma 4 perusahaan yang dibayar.
Para terdakwa juga telah membayar kepada 4 perusahaan penyedia obat-obatan namun obat-obatan dan bahan habis pakai itu tidak pernah diterima oleh pihak RSUD Talaud. Akibatnya negara/daerah dirugikan sebesar Rp978.655.875,00. Oleh JPU ketiganya dijerat berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Onal)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

13.00.00

0 komentar:

Posting Komentar