HUT SHS
Headlines News :
Home » » Lomban : Penyusunan APBD 2017 Sesuaikan dengan OPD Baru

Lomban : Penyusunan APBD 2017 Sesuaikan dengan OPD Baru

Written By jhon simbuang on Sabtu, 15 Oktober 2016 | 10.30.00


Bitung, Identitasnews.com - Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angaran 2017 agar menyesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, dimana OPD baru akan berjalan mulai Januari 2017.
Hal tersebut disampaikan Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban SE MSI saat arahan dalam pembukaan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 lewat penyelengaraan Badan Pengelola Anggaran dan Barang milik Daerah Kota Bitung yang digelar di BPU Kantor Pemkot Bitung, Jumat 14/10.
Lomban juga menambahkan prinsip penyusunan APBD harus Sesuai degan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,  serta tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektit, bertanggungjawab dgn memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Disamping itu Tepat waktu, sesuai degan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sesuai peraturan juga transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
Lanjutnya, Penyusunan harus Partisipatif, degan melibatkan masyarakat dan Tidak bertentangan degan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, “ujar Lomban.
Disinggung pula bahwa Dalam penyusunan APBD 2017, diminta memerhatikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta memedomani RKPD tahun 2017 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2017 dalam penyusunan KUA-PPAS, “pinta Lomban.
Sementara, Sekretaris Kota Bitung Drs Malton Andalangi menambahkan agar kita Memprioritaskan program utama yang sudah di SKPD, selain itu Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
Begitu juga Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perUU seperti Dana dan Transfer dari Pemerintah juga Sumbangan Pihak Ketiga.
Lanjutnya, Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya, sebagaimana prioritas alokasi belanja modal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016.
"Jaga dengan penuh integritas supaya anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efektif dan efisien dengan menghindari permainan dalam penyusunan anggaran. Tentunya kita harus mengubah 'mindset' menjadi 'money follow programme', bukan lagi 'money follow function' dan 'money follow organization' " kunci Sekot.(Marcel Rorong)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD