Iklan

4 RANPERDA DITUNTASKAN BANLEG DPRD KOTA KOTAMOBAGU

Posted by jhon simbuang on Jumat, 21 Oktober 2016


Kotamobagu, Identitasnews.com - Pada Kamis (20/10) malam, Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Kotamobagu menuntaskan pembahasan 4 Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), hal ini merupakan  tindak lanjut Paripurna tingkat I.
4 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji, Ranperda Perubahan Atas Peraturan  Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Ranperda  tentang Tata Cara Penagihan Rumah Susun Sederhana Murah dan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pembahasan 4 Ranperda tersebut berlangsung selama 2 Hari, dengan Hari Pertama membahas Ranperda tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji.  Dilanjutkan membahas Perubahan Atas Peraturan  Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Sementara  2 Ranperda yang tersisa, dilanjutkan untuk dibahas pada hari kedua. Pembahasan hari kedua berlangsung dengan baik penuh dengan berbagai masukan untuk mewujudkan  pembangunan di Kotamobagu berkualitas.


Ketua Banleg DPRD Ir Ishak Sugeha pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi terhadap jajaran SKPD terkait,  telah berperan aktif menyampaikan masukan yang dapat mewujudkan harapan dan cita - cita  pemerintah kota kotamobagu dalam rangka mensejahrerahkan rakyat. Tutur Ishak.
“Hasil pembahasan dengan pihak Kemenag Kotamobagu dan bagian Kesejahteraan Sosial, disepakati, Pemkot Kotamobagu akan menanggung biaya domestik jamaah Haji Kotamobagu, hingga embarkasi Balikpapan dan begitupun kepulangannya,” ungkap personil Baleg yang juga Ketua Komisi I, Kadir Rumoroy.


Ranperda tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji tersebut, menurut Ketua Baleg DPRD, Ishak Sugeha akan langsung dikonsultasikan ke Provinsi, sebelum bisa diparipurnakan tingkat II.
“Berbeda dengan 3 Ranperda lainnya, yang akan melalui Paripurna tingkat II, baru dikonsultasikan ke Provinsi. Karena kewenangan terkait Jamaah Haji, adalah kewenangan Kemenag Provinsi,” jelas Ishak.
Diketahui, pembahasan 4 Ranperda tersebut dilakukan bersama dengan SKPD terkait, diantaranya  Kemenag Kotamobagu, Bagian  Kesejahteraan Sosial, Dinas Tata Kota, Bagian Hukum, Badan Lingkungan Hidup, Asisten II Gulimat Mokoginta. (ADVERTORIAL/Feky)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

04.30.00

0 komentar:

Posting Komentar