Iklan

VAP IMBAU BERITA PROYEK PEMECAH OMBAK RP. 15 M BPBD DI LIKUPANG JANGAN TENDENSIUS

Posted by jhon simbuang on Selasa, 13 September 2016

“ATURANNYA SANGAT JELAS, DAN REALISASI FISIK ADA”



Airmadidi, Identitasnews.com – Di hari pertama dinas, usai libur Hari Raya Kurban, Selasa (13/9), diruangan kantornya Bupati Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan memberi tanggapan tentang pemberitaan pada sebuah media dengan judul “Dugaan Korupsi Pemecah Ombak Likupang Masuk Kejati”, serta ada statement aktivis atas nama Stenly Tololiu yang menuding miring proyek tersebut.
Kepada seluruh Wartawan Biro Minahasa Utara, Bupati VAP yang didampingi Kepala Bdan Penanggulangan Bencana Sdaerah (Kaban BPBD) dr. Rossa Tidayoh dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Steven H Solang ST, untuk mengklarifikasi pemberitaan miring itu.
VAP mengaku kaget terhadap pemberitaan miring tersebut. Katanya, kalaupun proyek itu bermasalah, semua ada aturan dan prosedur tetap. “ Silahkan LSM dan media membuat berita atau laporan, tapi biarlah berita itu membangun dan menjadi santapan publik yang netral, bukan sepihak dan tendensius. Ntuk laporan, sebaiknya LSM coba bangun kordinasi dahulu dengan Pemerintah, sebab pemerintah punya amandemen dalam memenn-sahkan penyaluran uang negara lewat sebuah pekerjaan proyek,” pintanya.
Perlu diketahui, berita miring yang dimuat salah satu media beberapa waktu lalu, mengatakan yang mana dalam Proyek Bencana Alam dengan pagu anggaran Rp. 15. 000. 000. 000 (limabelas miliar Rupiah), ada penyalah gunaan proses tender, dan diduga di dalamnya ada mark-up harga.
Oleh Vonnie,  tudingan – tudingan itu ditampiknya mengingat  prosesi pekerjaan dengan uang besar itu, telah melalui banyak kajian dan telaah. “Sebelum proyek itu dilaksanakan pengelolah, semua harus melalui proses yang dikaji lewat beberapa tahapan. Disamping itu, proyeknya belum rampung 100%. Kan ada BPK-RI dan BPK-P yang nantinya akan melakukan kajian saat final, jadi biarkan dulu prosesi proyek itu berjalan sampai selesai, baru kita lihat seperti apa point dari BPK, dan sesuai Perpres No 54 tahun 2015” ujar VAP.

Bupati Minut juga menjelaskan yang mana proyek pemecah ombak 15 miliar Rupiah di Likupang oleh BPBD, adalah proyek Bencana Alam. “Proyek Bencana Alam boleh PL. Perusahaan yang mengelolah proyek itu adalah PT MANGUNI MAKASIOW, dan semua di awasi penuh oleh BPBD Minut secara ketat. Jadi, saya sangat berharap, pemberitaan miring tentang proyek tersebut, untuk tidak di politisir dahulu, biarkan pekerjaan selesai dan hasilnya maksimal, barulah kita tunggu, seperti apa hasilnya,” tandas VAP sembari menambahkan bahwa apabila BPK-RI mendapatkan ada kesalahan atau ekeliruan dalam proyek itu, toh masih ada juga tenggat waktu dan oleh BPK-RI juga, kontraktor pelaksana diberi tenggat waktu perbaikan atau melengkapi.
“Setahu saya, tenggat waktu akan diberikan sedikitnya enampuluh (60) hari kalender, kemudian ada beberapa kriteria lagi, baru terakhir BPK-RI memberi rkomnedasi agar proyek bermasalah itu diseret ke ranah hukum,” pungkas Panambunan.
Sementara ditempat terpisah, Kumtua Desa Likupang II Sarjan Marmis S.Sos sangat mengapresiasi terselenggaranya proyek bencana alam di dersanya. Pasalnya menurut Sarjan, masyarakatnya sangat tersiksa kalau cuaca buruk melanda Kecamatan  Likupang Timur.
"Dengan adanya proyek ini, para nelayan yang bermukim dibibir pantai, tak perlu resah lagi dengan cuaca seburuk apapun, kami salut pada Pemerintah Kabupaten Minut yang telah enjawab kerinduan rakyatnya melalui proyek dari BPBD in," tegasnya.(ADVERTORIAL/John)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

18.00.00

0 komentar:

Posting Komentar