Iklan

Posumah Nilai Antara Bupati Dan Kajari Minut Sebenarnya Tidak Ada Masalah

Posted by jhon simbuang on Senin, 26 September 2016

“Bupati dan Kejari adalah satu paket yang dikemas dalam ikatan kerja FORKOPIMDA. Baik Bupati maupun Kajari, Sebaiknya Berdamai Saja”


Airmadidi, Identitasnews.com – Polemik memanasnya pemberitaan akibat adu argumen antara Bupati Minut Vonnie Aneke Panambunan dan Kajari Minut Agus Sirait terkait upaya penggeledahan Kantor Dinas PU oleh Kejari Minut dan tidak disetujui oleh Bupati Vonnie Aneke Panambunan (VAP), ternyata cukup menghebohkan ke hampir seluruh pelosok dan wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Perlahan-lahan para aktivis mulai mendalami pertikaian antar media antara kedua Forkopimda Minut tersebut, bahkan ada yang mulai menggelar orasi sehingga suasana antara Pemkab dan Kejari Minut memanas dan menjadi santapan publik di kurang –lebih 30 media se Sulut dalam beberapa hari ini (Biro Minut khususnya red-).

Menyikapi hal itu, John F S Pandeiroth Lembaga Swadaya Masyarakat Adat Waraney Puser In Tana Toar Lumimuut (LSM WPITL) melalui Alfian Asso Posumah Wakil Kepala Departemen Khusus Inteijen Dewan Pengurus Besar Sulawesi Utara (Wakadepsus Intel DPB Sulut), angkat bicara.

“Kalau dilihat dari kewenangan masing-masing, kami menyimpulkan baik Ibu Bupati dan Pak Kajari, memilikki satu kesamaan yaitu fighter dan prinsipil. Sebetulnya, Bupati dan Kajari merupakan pentolan-pentolan Forkopimda yang enerjik dan mampu membawa atmosfir baru dalam kehidupan para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Minut. Dan masalah adu argumen di media kemarin-kemarin, sebetulnya merupakan dinamika yang indah antara pemerintah dan aparat hukum yang sebetulnya tidak perlu menjadi masalah,” tutur aktivis yang akrab disapa Asso itu Senin (26/9).

Lanjut pentolan LSM Adat Minahasa Raya yang selama ini dikenal diam namun tegas bersama ribuan anggotanya, Kalau Kejari Minut beberapa waktu lalu melakukan penggeledahan ke Dinas PU dan membuat Bupati tersinggung, itu hal wajar pertanda yang mana Bupati seorang fighter siap melindungi jajarannya apabila di terjang masalah.
“Begitu juga Kejari yang berani melakukan penggeledahan ke Dinas PU, tentu saja sudah punya dasar hukum untuk mengambil sikap, mengingat apabila keputusan menggeledah itu tak sesuai prosedur dan prinsipil, Kejari pasti tahu apa dampak daripada melanggar hukum. Ini hanya disebabkan oleh ‘mis komunikasi’ sehingga menciptakan ketidak harmonisan antara Bupati dan Kajari Minut saja,” timpal Asso.
Sebagai Lembaga Adat yang merasa bertanggung jawab penuh pada ‘kedamaian dan stabilitas’ di Sulawesi Utara, kata Alfian Posumah lagi, LSM Waraney Puser In Tana menghimbau Bupati dan Kajari Minut sebaiknya coba saling introspeksi untuk mencari solusi menyambug kembali tali silaturahmi yang sempat renggang akibat mis komunikasi.
“Dengan kejadian seperti ini, tetap saja yang terganggu adalah masyarakat dan aparat TNI/Polri, sementara Bupati dan Kejari adalah satu paket yang dikemas dalam ikatan kerja FORKOPIMDA. Baik Bupati maupun Kajari, sebaiknya berdamai saja, agar tidak disusupi provokator yang selalu siapeanas-manasi kedua belah pihak, sehingga lebih hari, suasana di Minut lebih keruh,” ujarnya.

Sampai hari ini, kata Posumah lagi, pihaknya sedang mengumpulkan bahan keterangan (baket) apa dan siapa yang menjadi pemicu ketegangan antar edua kubu tersebut, sehingga pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat umum, jadi terganggu.
“Mari berdamai, saling memaafkan tanpa harus saling ungkit masalah, agar kedua belah pihak dapat mengayuh roda pemerintahan dan pengawasan hukum bisa kembali solid, berpadu menjadi satu harmonisasi yang utuh agar Kabupaten Minahasa Utara yang dikenal dengan Logo Religius KAKI DIAN EMAS, kembali kondusif tanpa harus dihiasi demo dan orasi-orasi yang hanya menyita waktu saja, serta mengancam keutuhan NKRI,” tandas Posumah.(Red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

17.30.00

0 komentar:

Posting Komentar