Iklan

Lumempouw Nilai Penolakan Bupati Minut Terhadap Penggeledahan Kajari Kurang Pantas

Posted by jhon simbuang on Minggu, 25 September 2016

Berty: “Saya bersimpati terhadap Ibu Bupati Minut. Dan Demi Kebaikkan Bupati 5 Tahun Kedepan, Saya Sarankan Bentuklah Tim Analisis Hukum Dan Juru Bicara Yang Handal...”

Airmadidi, Identitasnews.com - Terkait pernyataan Bupati Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan terhadap ‘penggeledahan’ yang dilakukan Kajari Minahasa Utara di kantor Dinas Pekerjaan Umum sehubungan dengan di tetapkannya status TSK terhadap Kadis PU, yang menurut Bupati penggeledahan tersebut adalah pelanggaran hukum karena tidak memiliki ijin dari Pengadilan Negeri, mendapat tanggapan kritis dari aktivis anti korupsi Sulut, Berty Lumempouw.
“Tidak sepantasnya ini keluar dari mulut seorang bupati pilihan rakyat ini. Sebagai aktivis dan pemerhati kinerja aparatur negara, saya kaget dengan pernyataan ini. Apakah Bupati tidak ada biro hukum yang mampu memberikan saran untuk menganalisa hal ini. Saya bersimpati terhadap Ibu Bupati Minut. Demi kebaikkan Bupati 5 tahun kedepan, Saya sarankan bentuklah tim analisis Hukum dan juru bicara yang handal, agar Bupati tidak jadi bulan-bulanan oleh pihak-pihak tertentu,”terang Lumempouw via jejaring sosial Minggu (25/9).


Penggeledahan yang dilakukan oleh Kajari Minut di kantor Dinas PU itu, lanjut Bertty, sudah sesuai aturan dalam hal ini KUHAP. “Didalam KUHAP Pasal 34 berbunyi : Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan. Huruf c : di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Merujuk pasal 33 ayat 5 : dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dari turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan,” urai Lumempouw.

Lebih jauh Berty yang mengaku tidak ada kepentingan apa-apa dalam masalah ini, menmjelaskan, apa yang dilakukan oleh Kajari sudah sah secara Hukum. “Justru saya mengingatkan kepada pihak-pihak berusaha menghalang-halangi Aparat Penegak hukum dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan kasus dugaan Korupsi itu bisa di jerat hukum,” timpal dia.


Untuk itu, Lumempouw mengingatkan, agar Bupati Minut menyadari hal itu, jangan sampai bupati jadi korban pihak-pihak tak bertanggyng jawab yang berttujuan memecah-belah kekuatan VAP-JO.
“Saya menghimbau kepada Bupati Minahasa Utara untuk tidak menghalang-halangi kinerja aparat kejaksaan dalam menegakan hukum. Justru seharusnya Bupati Minahasa Utara segera menonjobkan kadis PU karena status nya sudah TSK. Kejari Minahasa Utara jangan segan-segan Menahan TSK yang sudah merugikan keuangan Negara. Terhadap kasus ini, saya akan menyurati KPK untuk di Supervisi mengingat kasus ini rawan di intervensi Penguasa,” tegas Berty Lumempouw.(red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

10.19.00

0 komentar:

Posting Komentar