Iklan

Djefry Sajow Berang Proyek Dandes BPMPD Minahasa Diduga Amburadul

Posted by jhon simbuang on Jumat, 05 Agustus 2016

Banyak Kepala Desa Terancam Masuk Penjara


Tondano, Identitasnews.com - Penyaluran Anggaran berupa Dana Desa (Dandes) yang dikawal Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa (BPMPD Minahasa), diduga kuat, sarat penyalah gunaan dan menyimpang. Hal ini tentu saja menjadi tanda kutip bagi aparat hukum seperti Polres Minahasa dan Kejaksaan Negeri Tondano.

Sebut saja mulai dari pembuatan gapura, proyek pekerjaan Lapen, rabat beton, ditengarai banyak pelanggaran yang berisiko akan bermasalah dengan hukum. Hal ini tidak lepas pula dari pantauan beberapa organisasi dan LSM yang mengkritisi pembangunan tersebut.

Kepada media ini, Ketua Umum Corps Garuda Laskar Trikora melalui Sekertaris Ficky Koloay ST, menghimbau BPMPD Minahasa untuk ketat melakukan pengawasan dan penjelasan kepada para kepala desa yang bersangkutan dengan penyaluran Dandes.
"Mumpung belum terlambat, sebaiknya BPMPD lakukan pemantauan lebih mendalam, kemudian menuuntun secara teknis kinerja pengolahan Dandes itu, agar para kumtua tidak tersandung hukum," tuturnya.
Distribusi Dandes, lanjut Koloay, dalam memberdayakan masyarakat desa, harus memperhitungkan kubikasi dan volume pekerjaan, kemudian pos dana untuk upah pekerja sesuai ketentuan aturan dan petunjuk teknis, agar tidak terjadi blunder," tukas Ficky memberi solusi Jumat (05/8).

Sapai hari ini, bermacam-macam dugaan penyimpangan pengunaan dandes (dana desa) di Kabupaten Minahasa, masih menghangat dan mulai di incar aparat hukum. Ada beberapa hukumtua yang memanfaatkan program KERJA BAKTI sebagai tameng mencatut anggaran dana desa, sementara pekerjaan tak sesuai anggaran dana desa tersebut.
"Praktik seperti ini tentunya merupakan perbuatan melangar hukum. Kami minta masyarakat agar melaporkan ketika terjadi unsur penyelewengan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah 71 tentang peran serta masyarakat. Kami juga meminta penegak hukum tuk ikut mengawasi penyelewengan angaran dana desa apalagi ketika watawan teleh memuat dalam pemberitaan, itu sudah tanda awas," tandasnya.


Sementara Kaban BPMPD, Djefry S Sajow SH menyikapi iusu dan informasi serta dinamika penyalah gunaan Dana Desa tersebut, mengaku tidak menyangka kalau hal itu bisa terjadi. Pasalnya, jauh-juah hari sebelumnya, BPMPD sudah berkali-kali memberi pemehaman kepada para hukumtua agar bekerja hati-hati, agar tidak bermasalah dengan hukum.
"Ikuti aturan, kan sudah ada juknis-nya. Kali sudah memberi yang terbaik kepada para Hukumtua, tingal msing-masing kumtua membentuk tim-nya seperti apa, untuk melaksanakan pekerjaan di masing-masing desa, agar ada hasil fisiknya, dan ada berita acara pertanggung jawabannya. Nah, jika semua itu ada, berarti kita tidak akan tersandung hukum," pungkas Sajow.(Ronny)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

15.06.00

0 komentar:

Posting Komentar