Iklan

RONDONUWU TUDING BPMPD INTERVENSI DANDES

Posted by jhon simbuang on Selasa, 28 Juni 2016



Airmadidi, Identitasnews.com - Pemkab Minut melalui instansi tekhnis dituding mengintervensi pengelolaan dana desa (Dandes). Pasalnya, ada desa-desa yang sudah menyusun program pembangunan dan dituangkan dalam peraturan desa (Perdes), namun BPMPD kabarnya menginstruksikan perubahan tersebut.

Contohnya di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat (Likbar). Perdes yang dibuat perangkat desa menyangkut pengelolaan Dandes, tiba-tiba disuruh rubah. Alasannya, 30 persen dari dana itu harus dilakokasikan ke proyek fisik. "Kami tak paham maksud intevensi ini. Setelah semua berkas untuk Perdes rampung, tiba-tiba disuruh rubah dan 30 persen total dana dialihkan ke proyek fisik," kata anggota BPD Munte Akib Rondonuwu.

Menurutnya, sesuai regulasi desa, pihak BPMPD hanya melakukan pengawalan, bukan mengintervensi proses penggunaan Dandes. "Ini tabrak aturan. Dan proses intervensi sama dengan menghambat program pembangunan di desa," semburnya.

Kepala BPMPD Minut Sammy Rompis, membantah tudingan intervensi. Dijelaskannya, proses pengelolaan Dandes harus mendapat pengawalan termasuk pemanfaatanya. Tujuannya, kesinambungan roda pembangunan desa. "Bukan hanya di Desa Munte. Namun semua desa kita kembalikan dokumennya, kalua dalam proses verifikasi ditemukan ada pos yang diperuntukan tidak sesuai," beber Rompis.

 BPMPD tidak pernah melakukan intervensi, tetapi melakukan pengawalan sehingga Dandes bisa benar-benar tepat sasaran. "Ini dana rakyat. Sehingga, semua harus sesuai prosedur. Dengan begitu, tidak ada penyeleweangan dalam pemanfaatan Dandes," tandasnya.(John)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

19.00.00

0 komentar:

Posting Komentar