HUT SHS
Headlines News :
Home » » BUSYET… BENARKAH SMKN 1 BITUNG LAKUKAN PUNGUTAN BIAYA PERAKERIN?

BUSYET… BENARKAH SMKN 1 BITUNG LAKUKAN PUNGUTAN BIAYA PERAKERIN?

Written By jhon simbuang on Selasa, 14 Juni 2016 | 10.00.00

Tengker: "Tidak ada pungutan. Untuk yang mengikuti Perakerin hanya di minta agar membeli bajunya sendiri kalau tidak ada pakai putih abu - abu saja” 



Bitung, Identitasnews.com – Dugaan pemanfaatan jabatan dalam memperkaya diri sendiri atau kelompok berupa pungutan liar, merebak dari Kota Cakalang (Kota Bitung red-)
Ironinya, sekolah yang dilanda isu memalukan tersebut justeru adalah salah satu teladan. SMKN 1 Bitung diduga kuat telah melakukan pemerasan bdegan cara halus yang membuat paradigma masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah khususnya dunia pendidikan di Kota Bitung.
Sesuai pengakuan salah satu siswa yang minta namanya dirahasiakan memngingat keselamatannya bias terancam, kepada www.identitasnews.com mengatakan bahwa ia telah menyerahkan uang sebesar Rp 300rb untuk mengikuti program Peraktek Kerja Industri (perakerin).
Sungguh sangat di sayangkan apabila hal itu terjadi. Itu artinya, sekolah tersebut tidak mengindahkan program sekolah bebas pungutan oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

Mendengar hal itu Ketua GARDA TIPIKOR Sulawesi Utara Allan Berty Lumempow mengaku terkesiap mndengar hal itu. "Saya kaget mendengar hal ini sebab yang saya tau pada tanggal 15 Mei 2016 di SMPN 2 Bitung menggelar pertemuan seluruh kepala sekolah yang di hadiri Walikota Bitung Max Lomban bersama Kepala Dinas Pendidikan guna membahas tentang sekolah bebas pungutan baik SD SMP SMA SMK negeri ataupun swasta,” tutur Lumempouw.

Didalam pertemuan itu, lanjut Berty, ada penanda tanganan Pakta Integeritas dimana semua kepsek atau perwakilannya menandatangani kesepakatan itu. “Nah, makanya saya kaget kalau ada hal seperti itu di Kota Bitung. Namun apabila terbukti ada sekolah yang masih saja menuai pungutan seperti yang ditemukan media ini, konsekwensinya adalah, dicopot dari kepala sekolah sesuai janji walikota," tukas aktivis paling vocal di Sulut itu.
Lanjut Berty Lumempouw, jika hal itu benar terjadi juga, maka hukum yang akan bicara sebagaimana tertuai dalam Undang - undang. “Aturan dan undang-undang sudah jelas, jadi kalau dilanggar, yah salah sendiri,” tandas Lumempouw.
Kepsek SMKN 1 Bitung Dra.Treesia Tengker saat di hubungi media ini untuk menanyakan tentang pungutan itu membantah keras bahwa tidak ada pungutan di sekolah yang dipimpinnya.
“Untuk yang mengikuti Perakerin hanya di minta agar membeli bajunya sendiri kalau tidak ada pakai putih abu - abu saja,” jelasnya.

Perlu diketahui bersama, untuk SMKN 1 Bitung, terdaftar dalam Dana BOS, ada kurang lebih 1042 siswa penerima Dana BOS sebesar Rp. 1. 400. 000 (Satu Juta Empatratus Ribu Rupiah) per siswa, per tahun, guna membantu sekolah dari operasional sekolah.
Semuanya itu telah di tata dalam Juknis BOS dan salah satunya adalah pembiayaan bagi peserta Perakerin, bahkan bagi siswa yang kurang mampu di perioritaskan untuk bantuan Dana BOS.

Kajari Kota Bitung melalui Kasi Intel Mustari Ali SH kepada media ini mengatakan bahwa pungutan Perakerin tidak boleh di lakukan baik sekolah swasta ataupun negeri. “Sebab sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan apabila ada laporan masyarakat,LSM, atau pihak yang mendengar hal tersebut maka pihak kami akan lakukan penyidikan," beber Mustari serius.(Haris).
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD