Iklan

Takut Isu Roling Besar-besaran, SKPD/ASN Gentayangan, BKDD Sesalkan Sikap Liar Beberapa Pejabat

Posted by jhon simbuang on Selasa, 17 Mei 2016


Airmadidi, Identitasnews.com – Memasuki pertengahan bulan Mey 2016 para ASN dan SKPD dilingkup pemerintah Kabupaten Minahasa Utara nampak kian tidak maksimal dalam mengemban tugasnya.
Pasalnya, beberapa waktu lalu segelintir oknum tak bertanggung jawab telah bergentayangan mencari keuntungan dengan menebar isu yang mana tak lama lagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Vonnie Anneke Panambunan dan Joppi Lengkong bakal melakukan rolling besar-besaran dalam kabinet kepemimpinannya.
Takut, resah, dan gila jabatan campur aduk di otak para ASN dan SKPD sehingga beberapa diantaranya mulai melupakan tanggung jawab dan tak sedikit pekerjaan terbengkalai.

Menyikapi tidak maksimalnya kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Minut, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Drs Aldrin Posumah S.Sos MSi angkat bicara.
“Kenapa harus ketar-ketir seperti itu padahal seorang ASN sudah memegang sumpah janji siap ditempatkan dimana saja dan jabatan apa saja. Jika kita bekerja maksimal tentu saja pimpinan akan menilai dan menentukan posisi dan jabatan mana yang tepat untuk dijabat,” tutur Alumnus STPDN (sekarang IPDN) itu, Selasa (17/5).
Harusnya lanjut Posumah, hal itu tak perlu terjadi. sebab, proses rolling sesuai aturan ASN itu baru bisa diberlakukan enam bulan pasca dilantiknya bupati dan wabup baru. "SKPD harusnya tetap optimal dalam tugas. Dan tidak terpancing adanya isu rolling atau penyegaran kabinet. Tataplah pekerjaan yang diberikan  pimpinan nanti sebagai sebuah berkat atau anugerah yang diberikan,” tukas satu-satunya pejabat yang berani menolak perintah Bupati (dijaman Sompie Singal) itu.

Lanjut Aldrin Posumah yang pernah menjabat Komandan Koramil (Danramil) Batu Kota Malang, Jawa Timur itu, merujuk regulasi,  pelantikan pejabat eselon II, harus diseleksi oleh Pansel. “Saat ini kami sedang mempersiapkan pembentukan Pansel sedangkan untuk pergantian pejabat sesuai aturan, baru bisa dilaksanakan setelah enam bulan bupati dan wakil dilantik,” tandas Aldrin.(John/Sefdy)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

21.30.00

0 komentar:

Posting Komentar