Iklan

Tahun ke Tahun Jalan Nasional Kian Baik, Tapi di Kema III Semakin Mengenaskan

Posted by jhon simbuang on Selasa, 17 Mei 2016

Jalan dan Drainase Kema- Lansot Malah Jadi Jebakan

Airmadidi, Identitasnews.com - Sejak tahun 2014 lalu sampai sekarang, pemerintah terus melakukan pembenahan dan peningkatan infrastruktur seperti di ruas-ruas jalan nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Sebut saja ruas jalan Girian – Kema – Rumbia yang merupakan lingkup kerja Balai Pemeliharaan Jalan Nasional Wilayah XI (BPJN XI) Satuan Kerja Wilayah 1 (Satker W1), dibawah taktis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 6), Selasa (17/5).

Kalau tahun-tahun sebelumnya (tahun 2014 kebawah), masyarakat Desa Makalisung Kecamatan Kema harus menghabiskan waktu lebih dari satu jam untuk tiba di Desa Kema III, maka sejak jalan tersebut mengalami peningkatan mutu serta pelebaran, maka sekarang masyarakat hanya butuh waktu tak sampai satu jam, sudah tiba di Desa Kema III.
Semua upaya pemerintah, sebenarnya baik dan bagus karena bertujuan mensejahterakan masyarakat. Namun ada saja permasalahan yang muncul dikarenakan ada beberapa lahan milik warga yang dimanfaatkan dalam proyek tersebut, namun tidak ada upaya ganti rugi pembebasan lahan atau sosialisasi.
Sebut saja pembuatan jalan Nasional Kema-Lansot. Beberapa warga pemilik lahan menganggap hak mereka telah diserobot oleh pemerintah Kabupaten Minut dan BPJN XI (PPK 6 wilayah 1).
Perlu diketahui, pemerintah mengklaim, sudah melakukan sosialisasi namun para pemilik lahan berani bersumpah bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi tersebut.
“Kami berani bersumpah bahwa saat sosialisasi, kami tidak pernah diberi tahu apalagi dihadirkan. Kalau mereka bilang ada, semoga mereka rasakan hukum karma dari kebohongan mereka itu,” damprat warga.
Sudah bermasalah, pekerjaan pun terkesan tertatih-tatih. Ini tentu saja sangat mengganggu aktifitas masyarakat yang melewati jalan itu.  Masyarakat dan pengguna jalan sangat terganggu. Di musim penghujan, karena struktur alam dirubah jadi tak seimbang, maka air pun menggenangi jalan disana-sini sehingga becek dan beresiko bagi para pengendara roda dua.
Sebaliknya di musim kemarau, becek dan lumpur kering berubah menjadi debu yang beterbangan menyebabkan sakit mata dan ispa serta mengganggu jarak pandang pengguna jalan.

“ Ada apa dengan pekerjaan proyek dan jalan drainase ini, dilain tempat pekerjaan sudah rampung, sedangkan disini tersendat-sendat dan menyengsarakan warga,” keluh Marcel Rorong warga Desa Makalisung.
Pria beranak dua itu berharap proyek pekerjaan itu segera dituntaskan. “Kami harap agar proyek ini dapat diselesaikan secepatnya dan tentunya sesuai prosedur yang ada, agar tidak menciptakan perseden buruk dimata masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tutup Marcel.
Dilain pihak Jefran De’Jong Kordinator Investigasi LI Tipikor menyesalkan sikap Pemkab Minut 2015 silam dan PPK terkait atas ketidak terbukaan dalam sosialisasi itu. Dirinya menilai masalah ini telah terjadi tindak arogansi dan kesewenang-wenangan yang merugikan rakyat.
“Kalau pemerintah bersalah, rakyat tak bisa menyeretnya ke ranah hukum. Sebaliknya, kalau rakyat salah bicara pemerintah begitu mudah membawa si rakyat ke ranah hukum,” cecar pria berdarah Kema itu.
Pemerintah lanjut Jefran bisa saja mempermainkan aturan, hukum, dan Undang-Undang sesuka hati, namun tidak dengan hukum karma. “Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dimana rakyat berseru karena mendapat perlakuan yang tak adil, suatu saat Tuhan akan menjawabnya. Beberapa waktu lalu kami dengar Bupati Vonnie Panambunan berupaya melobi anggaran untuk ganti rugi, tapi hal itu tidak bisa mengingat wacana proyek ini adalah program APBN tahun anggaran 2015. Andai saat itu Bupati Minut sudah dipegang ibu Vonnie, pasti masyarakat tidak mengalami kerugian materil seperti ini,” tandas aktivis berdarah Kema itu.(Sefdy)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

21.30.00

0 komentar:

Posting Komentar