Iklan

Skandal 98 Sekdes Fiktif Minut Mengerucut, Mantan Kepala BPMPD ‘Menyanyi’

Posted by jhon simbuang on Rabu, 11 Mei 2016

VAP Tidak Akan Halangi Proses Hukum


Airmadidi, Identitasnews.com – Skandal kasus 98 Sekretaris Desa (Sekdes) fiktif sepeninggal mantan Bupati Minahasa Utara Sompie S F Singal, kian hari kian mengerucut apalagi sejumlah oknum menuding masalah itu banyak media mandul alias tidak berani membuat pemberitaan tersebut.
Memasuki era baru dibawah kepemimpinan Bupati Vonnie Aneke Panambunan, maka satu per satu pejabat yang terlibat dalam pengusulan 98 Sekdes itu, ternyata mulai dikejar dan dihantui dosa-dosanya sehingga mulai ‘menyanyi’.
Sebut saja Jhon Mantiri mantan ASN selaku orang pertama dihubungi Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai adanya jatah pengangkatan Sekdes sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan ada1.000 kuota CPNS dari jalur Sekdes yang kosong. Teman saya di BKN hubungi saya, lalu saya sampaikan kepada bupati Sompie Singal," kata Mantiri Rabu (11/5).
Waktu itu, lanjut Jhon ia dinon-job sedang non job dari jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kaban BPMPD).

Syarat untuk mendapat kuota itu adalah daerah harus melakukan pemekaran. Maka oleh Sompie Singal, dibuatkan desa persiapan sebanyak 98 desa.
"Surat resmi dari Pemkab Minut saat itu berbunyi pengusulan permohonan berdasar desa persiapan. Bukan desa yang sudah ditetapkan. Dan pihak BKN menyetujui untuk memberikan kuota itu untuk Minut," jelasnya.
Terlkait jatah Kabupaten Minut diambil dari Papua, Mantiri mengaku ia tidak tahu. Demikian pula dengan dugaan pungutan Rp50-70 juta per Sekdes, yang diambil untuk disetorkan ke pusat.
"Kalau itu saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan kepada bupati tentang info dari BKN. Selebihnya saya tidak tahu sebab saya kan hanya bawahan," pungkas Jhon Mantiri.
Karena penistaan tersebut, tak pelak puluhan honorer di desa-desa se Minut tereliminasi dari hak mereka.
Sementara Bupati Minut 2016-2021 Vonnie Aneke Panambunan saat ditanyai skandal tersebut apakah dirinya akan bertindak seperti apa, hanya melempar senyum. Namun saat ditanya apabila masalah itu masuk ke ranah hukum, menurut VAP, sebagai warga negara yang baik, ia akan taat hukum.
"Saya akan taat hukum, dan tidak mungkin saya menghalangi aparat hukum dalam pekerjaannya. Bila hal itu tidak sesuai aturan, masa saya harus melarang aparat bekerja," tutur Panambunan.(red/Sefdy)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

20.00.00

0 komentar:

Posting Komentar