Iklan

LI TIPIKOR Minta Kajari Airmadidi Dalami Proyek BPJN XI di Kema III

Posted by jhon simbuang on Jumat, 13 Mei 2016

Warga: “Semoga BPJN XI dan mereka yang terkait didalamnya, kena hokum karma” 

Airmadidi, Identitasnews.com – Upaya pemerintah mensejahterakan masyarakat berupa peningkatan pembangunan infrastruktur yang jika tertata dengan baik dan direalisasi secara maksimal, pastilah akan berbuah kesejahteraan dan kebahagiaan tersendiri bagi rakyat di pelosok Nusantara.
Lihat saja proyek pemerintah berupa pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung semasa dipimpin Walikota Hanny Sondakh dan pihak  Balai Pemeliharaan Jalan Nassional Sulawesi Utara – Gorontalo (BPJN XI Sulut-Go) yang semasa ganti rugi pembebasan jalan, Kepala Balai masih dinahkodai Ir. F E J (Onnie) Wenur (tahun 2015 silam).
Mendapati ada proyek APBN berupa pembuatan Jalan Nasional di wilayah Kota Bitung, dengan tegas Walikota Bitung Hanny Sondakh meminta agar BPJN XI menggelar sosialisasi tentang pembebasan lahan untuk pembangunan jalan di Satker Wilayah I khususnya PPK 9.
“BPJN XI lakukan sosialisasi, sementara kamin dan Dewan Kota Bitung, membahas besaran anggaran untuk ganti rugi pembebasan lahan tersebut,” kata Hanny Sondakh waktu itu, dan semua terselesaikan dengan manis sehingga warga-pun berbondong-bondong memberi dukungan supaya proyek tersebut terselesaikan.

Berbeda dengan Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan bagian paling besar dari proyek pelebaran jalan tersebut, sungguh bertolak belakang.
Kalau waktu proyek akan bergulir, Pemkot dan Dekot Bitung ngotot bahas dana ganti rugi pembebasan lahan, ironinya Pemkab dan Dekab Minut terkesan diam seolah memilih mengorbankan hak rakyat daripada membahas ganti rugi.
Tidak hanya itu, tanah yang dijadikan landasan untuk menopang tiang-tiang listerik sebagai sarana penerangan warga MAWALILA (Makalisung, Waleo Lilang, Lansot) di gilas excavator sehingga tiang-tiang terrsebut miring dan terancam roboh.
Akibat tidak profesionalnya pekerjaan, warga Desa Kema 1,2 dan 3 harus mengikhlaskan beberapa meter lahannya digilas stoom walz untuk proses pelebaran jalan. Padahal warga sudah beberapa kali menyambangi DPRD Minut menyampaikan aspirasinya, tapi semua seakan tidak ada gunanya.

Dalam keputus asaan, warga berjanji untuk tidak akan ke DPRD Minut lagi. “Kami tak percaya DPRD lagi,  lebih baik kami lakukan upaya sesuai kemampuan masing-masing saja. Semoga mereka yang terkait didalamnya, kena hokum karma,” umpat warga.
Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu, masyarakat Desa Kema III dikejutkan oleh kehadiran pekerjaan pelebaran jalan yang dilakukan oleh Balai Pemeliharaan Jalan Nasional Wilayah XI Sulawesi Utara – Gorontalo (BPJN XI Sulut-Go), dibawah kendali Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I, Ruddy Waani.
Dibawah Kasatker Wilayah I, ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IX yang pada waktu itu dijabat Ir. Decky Umboh (terinformasi Decky Umboh sudah diganti red-).

Beberapa waktu lalu, Decky Umboh kepada www.identitasnews.com saat ditemui di Desa Kema III, mengaku tidak tahu – menahu dengan urusan warga maupun pemilik. “Itu urusan pemerintah Kabupaten Minut, kalau sudah ramungbaru kami masuk bekerja,” jelasnya masa bodoh.

Dikatakan Decky, saat ini (Maret 2016 silam), pihaknya bekerja sudah sesuai prosedur, bahkan pihak BPJN XI dan Pemda Minut sudah selesai melakukan sosialisasi.
“Pekerjaan saya ada delapan titik, semua sudah sesuai prosedur dan sudah di sosialisasi,” tandasnya seraya lari masuk ke pick-up Panther Putih dan berlalu dari hadapan wartawan.
Merasa haknya tidak dihargai BPJN XI dan Pemerintah, Warga Desa Kema III berang. Mereka mengancam akan melawan jika ada pekerjaan di batas jalan Desa Kema III dan Desa Lansot Kecamatan Kema.

Sampai hari ini, pekerjaan jalan dan drainase terkesan diperlambat oleh PPK XI dan kontraktor terkait, padahal musim penghujan sudah tiba. Akibatnya, hasil pekerjaan yang tidak maksimal telah merubah struktur keseimbangan alam sehingga air hujan menggenangi jalan yang belum di aspal itu.
"Kami sangat tersiksa dengan kehadiran pekerjaan itu. Dimusim penghujan ini, pernah truk saya tidak bisa lewat dijalan itu selama lima (5) hari akibat genangan air dan lumpur sehingga saya mengalami kerugian yang tidak sedikit," keluh Fanny Mandagi warga Desa Waleo, Jumat (13/5).

Genangan air dan lumpur becek telah mengancam keselamatan para pengguna jalan. Menariknya, sampai hari ini aparat hukum terkesan cuek dan masa bodoh. “Ini sudah meresahkan masyarakat dan para pengguna jalan, aparat jangan tutup mata terhadap hal ini mengingat warga punya Undang-undang Perlindungan Konsumen, “ sebut Abdul Latiief Wakil Ketua LI TIPIKOR DPK Minut.
Pihaknya, lanjut Manaf, menduga ada ketidak beresan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut. “Kami curiga ada kesengajaan memperlambat pekerjaan jalan dan drainase itu agar bias main mata dalam dana pemeliharaan. Selain itu mereka takut terhadap amarah warga, sehingga bekerja sembunyi-sembunyi, itupun hanya di pekerjaan drainase saja,” kata Latief.
LI TIPIKOR DPK Minut, kata Latief, sedang mengumpulkan data untuk membawa laporan ke DPP LI TIPIKOR.” Kalau sudah lengkap, kami akan meminta DPPLI TIPKOR untuk menindak lanjuti temun kami ke KPK,” tandasnya.(John)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

14.32.00

0 komentar:

Posting Komentar