Iklan

Kasus 98 Sekdes dan Desa Fiktif Meledak Bagai Petasan dan Kembang Api Dimalam Tahun Baru

Posted by jhon simbuang on Kamis, 12 Mei 2016

MENPAN: “Wah terus terang saya belum dengar”



Nasional, Identitasnews.com – Skandal kasus Sekdes fiktif tahun 2014 silam ini terjadi semasa kepemimpinan Bupati Minut Drs Sompie SF Singal MBA yang diduga sarat intimidasi maupun bargaining lewat redaksi ini sempat membuat banyak media tidak berani angkat berita, masuk pada masa kepemimpinan Bupati Vonnie Aneke Panambunan dan Joppi Lengkong (VAP-JO), akhirnya menyeruak dan merebak laksana mercon dan kembang api di Malam Tahun Baru.

Para Sekdes fiktif ini diduga berasal dari keluarga, kerabat pejabat serta politisi. Kuat dugaan mereka menyetor uang sebesar 50 hingga 70 juta untuk posisi tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Prof Dr H Yuddy Chrisnandi ME dalam kunjungannya ke Provinsi Sulaewsi Utara, tertegun saat mendapati kasus skandal dugaan 89 Sekdes fiktif di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) saat dijumpai sejumlah wartawan Kamis (12/5) di Bitung.

“Wah terus terang saya belum dengar. Jika memang demikian,pasti saya akan pantau,” kata  Menteri masih keheranan.
Setahu Menteri, sebelum dirinya menjabat, memang ada jatah seperti itu. Tapi jatahnya terbatas sesuai peruntukan dan desa yang ada. “Semua ka nada aturannya,” tutup (Menpan-RB) Prof Dr H Yuddy Chrisnandi ME.
Perlu diketahui bersama, jatah Sekdes untuk Minut Tahun 2014 itu adalah hak dari salah satu kabupaten di Provinsi  Papua. Namun dialihkan ke Minut. Menariknya oleh beberapa pejabat Pemkab Minut menggagas ide, menyampaikan ke mantan bupati, kemudian mulai memperdagangkan jabatan itu secara berjemaah, kepada para kerabat dekat pejabat maupun mereka yang mampu membayar nominal yang ditentukan.
Imbasnya, penjabat Sekdes yang sudah bertahun – tahun lama mengabdi, justeru dijadikan tumbal dan di eliminasi dengan segala cara mengingat jumlah 98 Sekdes sudah terlalu banyak. Modus dimekarkannya beberapa desa agar bisa menampung Sekdes itu, cukup jitu. Namun masyarakatlah yang kebingungan sebab ada beberapa desa sudah memiliki dua sampai tiga sekdes.

Satu hal yang membuat para honorer resmi dan sekdes asli merasa geram adalah hamper semua Sekdes fiktif itu bukannya menyadari yang mana mereka ini illegal, namun sebaliknya kebanyakan dari honorer tersebut justeru mempertontonkan sikap angkuh.
“Yaah, tidak sia-sia saya sudah menggelontorkan 50 juta untuk jadi Sekdes,” beber salah satu dari 98 sekdes fiktif itu beberapa waktu lalu.
Kasus ini tidak pernah muncul di media dan surat kabar karena diduga kuat para awak media dan para korban sudah di intimidasi dengan bermacam cara. “Kami dulu tahu namun diancam, mereka bilang kalau kami melapor polisi, kami juga akan dipenjarakan sebab terlibat GRATIFIKASI. Ada juga teman wartawan mengaku tidak bias bikin berita, gara-gara dilarang kantor,” jelas salah seorang calon sekdes fiktif yang membatalkan niat ikut dalam jaringan ilegal itu.

Pihak terkait seperti Kaban BKD DRS Aldrin Posumah S.Sos MSi mengaku tak tahu menahu perkara itu, kendati yang membawa berkas Sekdes itu ke BKN dan membantu mereka mendapatkan NIK adalah dirinya. “Coba tanya Kaban BPMPD,”kata Posumah waktu itu.

Sementara ditempat berbeda, Sekda Minut Ir. Sandra Moniaga juga mengaku tidak tahu – menahu juga tentang skandal itu. Ia akan menelusuri kasus tersebut. “Akan kita panggil pihak - pihak yang bertanggung jawab. Kalau benar demikian, kami akan bawa masalah itu ke ranah hukum,” ujar Moniaga.(red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

20.30.00

0 komentar:

Posting Komentar