Iklan

Hendak Berantas Pemerkosa Dengan PERPPU KEBIRI, Pemerintah Malah Digugat?

Posted by jhon simbuang on Senin, 30 Mei 2016

Nasional, Identitasnews.com - Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang ditandantangi Presiden Joko Widodo (Jokowi), tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 menyangkut Perlindungan Anak, terindikasi masih banyak kontroversi.

Sampai hari ini malahan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) secara tegas menolak pengesahan Perppu ini. ICJR segera menyiapkan langkah sehingga DPR RI tak mengesahkan PERPPU ini menjadi UU.

Erasmus Napitupulu selaku  peneliti ICJR mengatakan, Judicial Review ke Mahkamah Agung merupakan cara ICJR menggalkan Perppu ini. Bahkan terinformasi, pihaknya telah melaporkan pemerintah ke Ombudsman RI.

"Kordinasi bersama DPR segera ditempuh. Seandainya,  DPR mengesahkan, kita akan ketemu di judicial review dan sekalian kita juga akan laporkan ke Ombudsman," kata Erasmus di Kantor LBH Jakarta, Minggu (29/5) kemarin.

Dirinya mempertegas, penolakan keras terhadap Perppu, disebabkan pemerintah tidak transparan dalam membuat peraturan ini. Selain itu, peraturan ini tidak memberikan dampak yang baik bagi korban kejahatan seksual.

"Harusnya pemerintah mengeluarkan peraturan berupa jaminan memberikan hak-hak korban yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi yang komprehensif dari negara," katanya.

Erasmus berpendapat, sebaiknya pemerintah melakukan proses pemulihan (rehabilitasi) maksimal ke korban kejahatan seksual anak. Bukan sebaliknya yakni, menghukum pelaku dengan cara kebiri dan pemasangan chip yang dinilai tidak efektif.

"Pemerintah dinilai arogan, lari atau lepas tangan dari tanggungjawabnya untuk melakukan penegakan hukum yang baik di Indonesia," sembur Erasmus.
Dari pengamatan pihaknya, lanjut Napitupulu, hanya sebagian kecil negara bagian di Amerika Serikat seperti Iowa, Wisconsin serta Montana yang menerapkan hukuman ini. Sedangkan di Eropa, hanya diterapkan di Polandia dan Moldova.

Kedua, tipe tambahan (discretionary). Di Asia, tipe kebiri ini digunakan oleh Korea Selatan.
"Kebiri dijatuhkan sebagai opsi bersifat pengobatan oleh hakim. Tidak ditemukan secara spesifik posisi hukum kebiri dalam pemidanaan. Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang memperkenalkan kebiri kimiawi pada 2011," kata Erasmus.
Ketiga, tipe sukarela. Ada kesepakatan antara pelaku kekerasan seksual dengan keputusan penegak hukum. "Beberapa negara yang oleh Menteri Khofifah, sepeti Australia, Inggris, dan Jerman, memposisikan kebiri mutlak harus mendapat persetujuan dari pelaku," ujar Erasmus.
Dengan adanya PERPPU ini, sanksi bagi pelaku kejahatan seksual diperberat. Mulai dari hukuman mati, penjara seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan bagi pelakunya yang telah divonis bersalah, berupa kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik atau chip.(Red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

10.08.00

0 komentar:

Posting Komentar