Iklan

Diduga Ada Kongkalingkong Penyaluran Dana Pilkades 2016

Posted by jhon simbuang on Senin, 02 Mei 2016

 Erkles: “Sekali lagi dana APBDes bukan ADD..."

Airmadidi, Identitasnews.com - Ajang Pilkades serempak di 56 desa se-Kabupaten Minahasa Utara mengerucut karena sesuai agenda, Pilkades itu tinggal hitungan jam saja yakni Selasa 3 Mei 2016 (besok) hari.

Menariknya ada hal cukup krusial beredar beberapa hari ini yang mana penyaluran dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diduga ada penyimpangan yang harus disikapi serius oleh aparat hukum baik Polres Minut maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Airmadidi, mengingat dana Pilkades ini diserap dari uang Negara dengan jumlah kurang lebih dua (2) miliaran Rupiah.
Sesuai informasi yang dirangkum wartawan, seper-sekian dari dana itu sesuai prosedur diplot untuk dana pengamanan aparat TNI Polri sebesar Rp. 290. 000. 000 dan lain-lain (seperti) pada ajang Pilkada Bupati silam. Apabila dana Pilkades itu menyentuh 2 miliar, jika dibagi untuk 56 desa maka jumlah dana yang masuk ke rekening masing-masing desa adalah Rp 35,7.000. 000 (tiga puluh lima,tujuh juta Rupiah). Anehnya, sessuai pengakuan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Minahasa Utara (Kaban BPMPD Minut) Sammy Rompis S.STP mengatakan, untuk tiap desa, dana Pilkades tidak sebesar itu.
“Sebenarnya setiap desa kebagian Rp.10 juta (untuk desa yang memiliki pemilih 1000 suara), tapi mengingat BPMPD harus mencetak surat suara, maka total dana yang diterima setiap desa hanya delapan (8) juta Rupiah,” kata Rompis.
Hal itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat Minut mengingat apabila dana Pilkades setiap desa dipatok Rp.10 juta, berarti ada selisih Rp.25 juta. Ketua LSM LAK-P2N Rinto Rachman pun angkat bicara.
“Jika dalam satu desa ada 25. 000. 000, maka kalau ditotal 25 juta di kali 56 desa berarti terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1, 400. 000. 000. 000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah),” ujarnya.

Jika penyaluran dana itu benar hanya 10 juta dan sudah sesuai peraturan bupati (perbup), lanjut Rinto, semoga tidak menjadi masalah dikemudian hari. “Akan tetapi jika ternyata ada kekeliruan dan dapat berakibat fatal ke rana hokum, maka pemerintah sebaiknya tidak bertindak gegabah,” ajaknya.

Terpisah Ketua Komisi A DPRD Minut, Sinthya Imelda Erkles SAB menguraikan isi dari Perbub 2016 tentang pemerintah desa yang mana penyluran dana Pilkades masuk ke rekening masing-masing ke pemerintah desa.
“Mekanisme pencairannya, dana yang dicairkan Kabupaten untuk pemilihan hukumtua dia masuk ke kas desa, jadi panitia mencairkan lewat hukumtua, nanti panitia ajukan permohonan ke hukumtua, kemudian diproses, melengkapi administrasi, kemudian bendahara dan hukum tua yang nanti akan cairkan lewat rekening bank, baru kemudian diserahkan ke panitia desa,” urai Politisi Gerindra itu Senin (02/5).
Terkait berkurangnya anggaran dari 10 juta menjadi 8 juta karena dipotong oleh uang percetakan kertas suara dan kotak suara yang dicetak oleh BPMPD selaku panitia Kabupaten lanjut Ketua Komisi A itu, sehingga dana itu berkurang, sudah sesuai Perbub 2016.
“Asalkan baik kertas suara maupun kotak suara itu memang benar-benar dicetak, dibuat dan disalurkan. Jika tidak, itu berarti penyimpangan yang fatal,” tukas Erkles.
Ditanya apa benar tiap desa seharusnya menerima dana Pilkades sekitar 30 jutaan, ditampik Erkles. Ia mengatakan dulunya dana diatur perjumlah pemilih. Dari 1-1000, pemerintah menganggarkan Rp. 10 juta. Sedangkan pemilih berjumlah 1001 sampai 2000, menjadi Rp. 20 juta, dan seterusnya. Namun karna sekarang kertas suara dan kotak suara disediakan oleh panitia kabupaten jadi sebagian dana dialokasikan untuk kotak suara dan kertas suara, dan sisanya ke desa,” timpal Sithya.
Lanjut Erkles, apabila ada kebijakan-kebijakan seperti dana menurut panitia kurang cukup, panitia dapat berkordinasi dengan pemerinth desa untuk menggunakan dana  dari APBDes. Tapi  harusnya tiap desa sudah menata  hal itu (dana perbantuan untuk  pelaksanaan pemilihan kuntua).
“Sekali lagi dana APBDes bukan dari ADD,  jadi tergantung sumber bantuan pihak ketiga atau sumbangan. Otomatis dengan demikian, harus ada berita acara dan melalui rapat, kemudian semua yang dikeluarkan harus tertata dan tercatat secara resmi,” tutup Erkles seraya menambahkan yang mana APBDes itu ada apabila secara resmi diketuk BPD bersama pemerintah desa. APBDes sudah dibicarakan bersama. Hak desa harus menyiapkan alokasi dana untuk menunjang  pemilihan hukumtua dan diketahui semua pihak baik BPD dan hukumtua, sebagai bukti UU keterbukaan public,” pungkas Erkles. (Sefdy/Meikel)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

18.01.00

0 komentar:

Posting Komentar