HUT SHS
Headlines News :
Home » » PILHUT DESA KINI SUDAH MILIKI PAYUNG HUKUM

PILHUT DESA KINI SUDAH MILIKI PAYUNG HUKUM

Written By jhon simbuang on Selasa, 12 April 2016 | 20.00.00

Amurang, Identitasnews.com - Setelah disahkannya peraturan Daerah (Perda) tentang Desa,oleh Pemerintah dan Pihak DPRD, maka 49 Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) telah memiliki payung hukum.
Billy Regar S.sos anggota DPRD Minsel kepada media ini mengatakan bahwa Minsel telah memiliki payung hukum resmi tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan demikian, setelah Perda tentang Desa mendapat penomoran, maka akan diikuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) guna melakukan Pilkades tersebut.
‘’Seperti kita ketahui bersama, bahwa di Minsel tahun 2016 ini ada 49 desa yang akan melaksanakan Pilkades. Artinya, setelah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Minsel dengan pihak eksekutif. Maka, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Minsel langsung melaksanakan tahapan Pilkades,’’ ujar Regar Selasa (12/4) siang tadi.
Dikatakan Regar lagi, lepas dari hal diatas, maka BPMPD Minsel diminta segera mengusulkan nama-nama calon penjabat kepala desa. Dan ingat, calon penjabat kepala desa harus dari Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif.
‘’Usulan penjabat kepala desa segera dimasukan kepada bupati Christiany Eugenia Paruntu dan wakil bupati Franky Donny Wongkar. Namun, BPMPD yang akan mengusulkan tentunya sudah melalui seleksi. Apabila usulan ASN sebagai penjabat kepala desa belum ditindaklanjuti, maka Pemkab Minsel telah melakukan tindakan melanggar UU,’’kata politisi Partai Hanura ini.

Ditambahkannya, apabila nama penjabat kepala desa (Hukum Tua, red-) sudah berada dimeja bupati dan wakil bupati. Maka, sudah barang tentu bupati Tetty Paruntu tidak akan berlama-lama melantiknya. ‘’Dan memang, penjabat kepala desa harus dilantik bupati Minsel. Sekarang, sekitar 40-an Hukum Tua di Minsel hanya memegang nota dinas camat. Herannya lagi, nota dinas camat tersebut sudah sampai tahun ketiga. Jadi, ada Hukum Tua sudah habis masa jabatannya tahun 2013, tapi diperpanjang dengan nota dinas hingga sekarang. Oleh sebab itu, jelas hal diatas telah melanggar UU No.6 tahun 2014 tentang Desa,’’tegas Regar yang getol menyuarakan aspirasi rakyat di Dapil Amurang Raya.
Kepala BPMPD Minsel, Drs Benny Lumingkewas mengatakan, bahwa Perda tentang Desa sudah sah. ‘’Hanya saja, pihaknya belum secara langsung menggunakannya. Sebab, masih harus menunggu penomoran dari Pemprov Sulut. Juga, setelah penomoran akan diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup),’’tegasnya.
Menurut Lumingkewas, apabila kedua hal diatas sudah ada, maka pihaknya akan segera mengusulkan Penjabat Hukum Tua yang diambil dari ASN aktif.
‘’Artinya, bila penomoran di Perda tentang Desa resmi ada, dengan demikian Perbup juga akan ditandatangani bupati. Draff Perbup sudah ada, tinggal menunggu kedatangan ibu Bupati Tetty Paruntu,’’ucapnya.(Meyvo Rumengan)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD