HUT SHS
Headlines News :
Home » » Eeeh, Kajari Airmadidi ‘Panggil’ Sekda dan Kepala SKPD...

Eeeh, Kajari Airmadidi ‘Panggil’ Sekda dan Kepala SKPD...

Written By jhon simbuang on Sabtu, 16 April 2016 | 18.30.00

Airmadidi, Identitasnews.com - Kepala Jaksa Negeri Airmadidi Agus Sirait mengumpulkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sekda Minut Ir Sandra Moniaga. Mereka dikurung Kajari selama tiga jam.
Sampai berita ini terbit, belum ada info terkait hukum. Setelah dilacak, ternyata Moniaga cs dikumpul terkait sosialisasi soal tim pengawalan, pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) yang digagas kejaksaan.
Acara sebenarnya berlangsung Jumat (15/4) pagi di atrium kantor bupati.
Tujuan sosialisasi TP4D, mencegah terjadinya penyimpangan dana rakyat yang dikelola Pemkab melalui SKPD. Kajari Airmadidi mengatakan, TP4D merupakan salah satu tugas kejaksaan dalam melakukan pendampingan.
Terutama yang berkaitan dengan anggaran rakyat, sehingga proses implementasinya tidak diwarnai penyimpangan. “Melalui sosialisasi penerangan hukum ini. Pemkab khususnya pegawai dan kepala SKPD memahami regulasi hukum menyangkut pengelolaan dana rakyat. Dimulai dari  perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa secara baik,” katanya.
Sosialisasi TP4D, merupakan penjabaran program nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Ini bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan bebas dari penyelewengan anggaran.
“Inilah yang melatar belakangi lahirnya TP4D. Sesuai UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Inpres No.1 Thn 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek nasional, keputusan Jaksa Agung RI No.:KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukan TP4 kejaksaan republik Indonesia dan instruksi Jaksa Agung RI No.: INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 menjadi dasar lahirnya program ini,” tandasnya.
Kepada para awak media, Sekda Sandra Moniaga menjelaskan, secara umum bahwa pemkab mengapresiasi sosialisasi ini. Selain menambawah wawasan jajaran ASN tentang pemahaman hukum, ini bisa dijadikan dorongan pemerintah untuk berbuat yang terbaik dalam pembangunan. “Kita berharap antara pemerintah dan instansi tekhnis lainnya seperti Kejaksaan, bisa bersinergi. Dan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi bisa terwujud,” tandasnya.(Ficky)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD