Iklan

7 Kejahatan Oknum Hukum Tua Desa Tenga?

Posted by jhon simbuang on Senin, 18 April 2016



Amurang, Identitasnews.com – Masyarakat Desa Tenga Kecamatan Tenga belakangan ini merasa bingung dengan Hukum Tua Desa Tenga WT alias Wem. Pasalnya, sejak dilantik bupati beberapa tahun silam banyak kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai. Malahan lagi, tidak melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Lebih parah lagi, selama menjabat Hukum Tua Desa Tenga, tidak pernah menggelar rapat umum.
“Semisal, ADD sejak menjabat Hukum Tua. Juga, Dana Desa (Dandes) tahun 2015 yang tidak ada transparansi kepada masyarakat,’’ujar sejumlah warga yang melakukan Demo dikantor DPRD Minsel yakni Rolly M.Lintong,Marlon Kiwol,Tommy Tenges dan Yossy Lintong dalam rillis yang sudah ditandatangani bersama utusan warga.
Menurut sumber, ada tujuh kejahatan oknum Hukum Tua WT alias Wem sejak dilantik bupati. “Pertama, oknum Hukum Tua Desa Tenga, WP alias Wem telah menjual secara pribadi tanah aset Desa Tenga (Lokasi Pasar, red) kepada Pemkab Minsel, karena tanpa melibatkan tokoh masyarakat dan BPD. Kedua, ADD tahun 2015 tidak terealisasi sampai sekarang,’’ungkap sumber.
Ketiga, kata sumber proyek pembuatan sertifikat prona oleh BPN Minahasa Selatan tahun 2014 yang harusnya gratis, malah dipungut biaya mulai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Menariknya, dari hasil pungutan liar tersebut, desa-desa lain sesuai data hanya dikenakan biaya Rp 200 ribu sebagai tanda partisipasi.“Dan kejahatan keempat oknum Hukum Tua Desa Tenga WP alias Wem adalah, bantuan kelompok tani yang tidak direalisasi, bahkan seluruh dana tersebut dipakai untuk keperluan pribadi oleh oknum Hukum Tua WP alias Wem sebesar Rp 30 juta sekian. Kelima, soal retribusi galian C batu gunung yang diperkirakan sudah ratusan juta tidak jelas uanganya dimana. Didalamnya, sirtu yang digali dilokasi ‘kelapa cabang’ yang tahun 2014 dibayar oleh Bapak Jacklin Lintang kepada oknum Hukum Tua sebesar Rp 15 juta. Dan hal diatas, sudah termasuk ke kas desa,’’tulis warga dalam rilis mereka.
Ditambahkannya, yang punya sungai desa atau oknum Hukum Tua? Lebih parah lagi, kejahatan keenam yaitu, beras sembako yang totalnya 4,800 Kg harus masuk desa Tenga. Ternyata, dari laporan hanya 2.500 Kg yang masuk. Sementara sisanya 2.000 Kg tidak jelas dikemanakan. Bahkan, menurut informasi oknum Hukum Tua telah menjual di wilayah Amurang.
“Dan tegas sumber, kejahatan ketujuh adalah, soal kebersihann pasar desa, keamanan, toilet. Juga, penyewaan 6 bangunan baru pasar semuanya dijatahi langsung ke oknum Hukum Tua. Bahkan, bangunan dibelakang baru yang berjumlah 6 bilik yang informasinya diperuntukan untuk desa dan telah terjual senilai Rp 30 jutaan. Herannya, semua uang tersebut masuk ke saku oknum Hukum Tua. Jadi, yang punya pasar desa hukum tua,’’tulis mereka lagi dalam rillis.
Ditambahkan sumber lagi, untuk perangkat Desa Tenga, apa yang kalian banggakan dengan atasan kamu? Juga, BPD jangan cuma suka terima gaji buta (tidak semua anggota BPD, red). Dimohonkan, Hukum Tua Desa Tenga, WT alias Wem untuk menggelar rapat umum secepatnya.
“Atau, pihak aparat penegak hukum dapat menelusuri ketujuh kejahatan yang dilakukan oknum Hukum Tua dengan dalil korupsi, pungli dan penggelapan,’’ujar warga
Hukumtua Desa Tenga Wempy Tumbelaka saat dikonfirmasi oleh media ini mengatakan,dirinya terbuka jika masyarakat ingin mempertanyakan semuanya,”Silakan menghadap saya, dan tentunya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi,”kata Hukum Tua .(meyvo rumengan)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

19.30.00

0 komentar:

Posting Komentar