Iklan

MENILAI PUTUSAN MAJELIS HAKIM KELIRU, TIM JPU KOTAMOBAGU SIAP LAKUKAN PERLAWAN

Posted by jhon simbuang on Jumat, 18 Maret 2016

Dasplin: “Senin Nanti, JPU Terdakwa MMS Limpahkan Memo Perlawanan”


Kotamobagu, Identitasnews.com – Kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow Tahun 2010 yang menyeret sejumlah nama para mantan petinggi bahkan mantan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Marlina Moha Siahaan alias MMS, tergolong alot dan berliku-liku.
Setelah melalui tahap prosesi persidangan yang alot,  akhirnya Marlina mengajukan surat ‎permohonan sakit, supaya dirinya terdakwa tidak ditahan, dikabulkan oleh pengadilan, setelah mendapati ada yang kurang maksimal dalam putusan ‘sela’ oleh majelis dalam perkara mantan Bupati.
Pengabulan yang dilakukan pihak Pengadilan ternyata telah melahirkan ketidak nyamanan dari pihak Kejari Kotamobagu yang merupakan bagian dari Tim JPU Terdakwa MMS.
Pasalnya, ranah seragam cokelat di Bumi Totabuan ini menganggap, hasil bedah dan investigasi mereka terhadap Terdakwa MMS, sudah valid dan solid untuk menggiring wanita yang akrab disapa BUTET itu kebalik jeruji besi.
Perlu pembaca ketahui, sebelumnya dari hasil audit aparat hokum di Bolmong beberapa waktu silam, tercatat penyimpangan dana TPAPD Bolmong 2010 telah menyimpang sehingga  mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp1,250 miliar lebih.

Karena waktu itu MMS sendiri adalah bupati dan keterlibatannya sudah jelas, dia pun diseret ke pengadilan oleh Kejari Kotamobagu berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 tahun 1999.
Masalah tarik-menarik dan gugat – menggugat di ranah hokum itu, menurut Kajari Kotamobagu Ny. Dasplin, SH. MM, hal yang wajar sebagai warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapat perlakuan hokum yang sama.
“Namun, ada juga kebalikannya, bagi mereka yang melanggar hokum, tidak boleh ada perlakuan khusus atau istimewa, mengingat dalam kasus ini khususnya. Kan sudah jelas kalau ada praktik merugikan uang Negara,” tutur Dasplin Jumat (18/3).
Menanggapi putusan pengadilan tidak menahan Terdakwa MMS, timpal Dasplin, pihaknya telah menentukan sikap dan sudah menyatakan perlawanan atas putusan ‘sela’ majelis hakom ke Pengadilan Tinggi (PT), melalui Pengadilan Negeri (PN) Manado.
“Kami bekerja secara Tim (Tim JPU Terdakwa MMS), yang diketuai Lukman Efendy SH. Tim menilai apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sangat keliru dan tidaklah benar, mengingat Dakwaan yang dibuat TIM JPU Terdakwa MMS sudah tepat dan benar dalam menjerat perbuatan dari terdakwa MMS,” jelas Dasplin.
Kajari Kotamobagu yang dikenal santun namun tegas itu (Dasplin red-), telah menentukan langkah bersama Tim JPU Terdakwa MMS dan telah sepakat untuk lakukan perlawanan.
 “Hari ini (Jumat 18 Maret 2016), Tim sudah sepakat menentukan sikap yaitu melakukan perlawanan. Senin nanti JPU Terdakwa MMS akan limpahkan memo perlawanan,” tandas Ny. Dasplin SH. MM.
Sementara itu, sampai berita ini naik, baik pihak terkait maupun pihak MMS, belum dapat dikonfirmasi.(red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

12.33.00

0 komentar:

Posting Komentar