Iklan

Menampik Laporan Dugaan Korupsi APBD Talaud, Inilah Siklus APBD Kabupaten Talaud Yang di Uraikan Jacob Mangole:

Posted by jhon simbuang on Rabu, 09 Maret 2016

Mangole: “KALAU INI TINDAKAN KORUPSI, MANA BUKTINYA? SIAPA YANG DIRUGIKAN? KEWENANGAN APA YANG DILANGGAR?


Talaud, Identitasnews.com - RAPD yang disetujui 2009-2014 itu banyak catatan-catatan RAPD yang ditetapkan bulan September. Itu semua hanya memakai estimasi baik DAK maupun DAU. Ketika di evaluasi, disitu ada minus karena waktu ditetapkan RAPD dan APBD, pagu Rp. 678M.
Setelah dihitung estimasi DAU ketika keluar PERPES, DAU-nya keluar Rp.460M sekian yang keluar hanya Rp. 443M (terjadi minus pendapatan). Berikut DAK yang di estimasi Rp. 107M ternyata hanya Rp. 83M, jadi minus pendapatan kurang lebih Rp. 55M.
DPRD punya BUKU PRA EVALUASI dan sesudah evaluasi sesuai SK GUB ketika keluar PERPES DAU-nya keluar Rp. 460M sekian, yang keluar hanya Rp. 443M terjadi minus pendapatan.
erikut dak yang di estimasi Rp. 107M ternyata hanya Rp. 83M jadi minus pendapatan kurang lebih Rp. 55M,dan DPRD punya buku pra evaluasi dan sesudah evaluasi sesuai SK GUBERNUR untuk dilakukan penyempurnaan.
Hal pertama yang dilakukan DPRD adalah mengirim surat kepada bupati dalam hal ini sebagai kepala TAPD, untuk menyempurnakan dan sekaligus mengatur waktu untuk pembahasan dan penyempurnaan, pada Tanggal 29 Desember 2014.
Ada rapat konsultasi antara kepala daerah dan 3 PImpinan DPRD diruang bupati dan menyepakati akan dibawa ke DPRD Tanggal 30 Desember yang memimpin rapat adalah Ketua Dewan George Rompa. Tapi karena ada tamu, maka yang mengantikan Jakob Mangole
”Jadi kalau ada yang mengatakan tidak dibahas dalam DPRD itu tidak benar. Sekali lagi saya katakan itu tidak benar karena DPRD sudah melakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Dan ini dibahas pada tanggal 30 Desember yang juga dihadiri Tim TAPD Bapak Jemi Gagola, selaku Sekda. Anggaran yang disepakati oleh Bupati dan DPRD Periode 2009-2014 itu Rp. 678m pendapatanya. Namun saat keluar PERPES dan Edaran Menteri Keuangan ternyata tidak cukup (hanya Rp. 629M. ahkirnya di-rasionalisasi bupati diwakili Tim TPAD,DPRD diwakili Badan Anggaran,” urai Mangole seraya menambahkan, kalau ditanya kenapa ada kenaikan Rp 33 M dari Rp. 155 M menjadi Rp.188M, itu karena RAPBD hanya 22% Belanja Modal. Sedangkaan peraturanya Belanja Modal sekurang-kurangnya 30%. Dan ini dilakukan sesuai UU.
“Nah dimana penyalah gunaan kewenangan disini padahal ini juga sudah disampaikan dalam Rapat PARIPURNA berikutnya kepada DPRD dan itu mekanisme UU. Karna itu syarat Bupati mem-Perdakan RAPB menjadi APBD. Kalau ini melangar hokum, tambah politisi berbakat itu, dimana melangar hukumnya padahal ini sudah sesuai SK Gubernur dan PP 58 yang juga diatur dalam UU 23 Tahun 2014.
Jakob Mangole juga menerangkan bahwa, Apabila sesudah dilakukan penyempurnaan serta penyesuaian Kepala Daerah dan DPRD tidak melakukan sesuai SK Gubernur, maka Gubernur dapat membatalkan sebagian atau seluruhnya.
“Kalau ini tindakan korupsi, mana buktinya? Siapa yang dirugikan? Kewenangan apa yang dilangar? Sebab tindak pidana korupsi itu adalah:

1.Memperkaya diri sendiri 
2.Memperkaya orang lain 
3.Merugikan keuangan Negara

Jadi diharapkan kepada masyarakat Talaud, dalam membaca sebuah berita ibarat kita makan.Makanan itu kita kunyah dulu, jangan langsung ditelan, di cek and croscek dulu.  Jangan karna ada PILKADA 2018, trus karena tidak senang dengan pemerintahan sekarang, melakukan politik kotor lewat pemberitaan tidak benar,” pungkas Mangole.(Onal)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

20.00.00

0 komentar:

Posting Komentar