Iklan

Komisi II Hearing Dengan Dinas Perhubungan Dan KPPTSP Masalah Perijinan Tower Di Minsel

Posted by jhon simbuang on Senin, 14 Maret 2016

foto Stefanus Lumowa (kiri)
Amurang, Identitasnews.com – Senin (14/3/2016) hari ini, Komisi II Bidang Pembanguan dan Keuangan DPRD Minahasa Selatan memanggil Dinas Perhungan Komunikasi dan Informatika Minsel serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Minsel. Hearing Komisi II dengan 2 SKPD diatas terkait jumlah tower milik beberapa provider di Minsel.

Ketua Komisi II Stefanus Lumowa, SE menilai, bahwa tidak mungkin, jumlah tower di Minsel hanya 58 buah. Terkesan, bahwa kedua instansi ini menyimpan data. Sebab, dari 17 kecamatan di Minsel, rata-rata setiap kecamatan telah ada tower.

‘’Oleh sebab itu, baik Dinas Perhungan Komunikasi dan Informatika Minsel dan KPPTSP Minsel harus menyertakan jumlah yang benar soal tower di Minsel. Lagipula, kata Lumowa kenapa dari 58 tower di Minsel baru 3 yang memperpanjang izinya. Berarti, ada 55 yang selama bertahun-tahun tidak memperpanjang alias melapor izinnya,’’tanya Lumowa dengan nada keras.

Lumowa menyebut, kedua instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Minsel dan KPPTSP Minsel harus jujur menjelaskannya.

Namun demikian, apabila hearing hari ini tidak lengkap dengan data. Maka, kita akan bertemu kembali tanggal 4 April. ‘’Perlu diingat, bahwa hearing mendatang kedua SKPD diatas harus lengkap dengan datanya. Supaya, pihaknya juga mengetahui berapa banyak jumlah tower yang ada di Minsel.

Termasuk didalamnya, data yang memiliki izin dan tidak. Kita kan sudah memiliki payung hukum terkait trantib. Bukan tidak mungkin, hal diatas akan diserahkan kepada Sat Pol PP untuk menindak dengan tegas soal tower tidak berizin dibongkar,’’ucapnya.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Minsel, Franki Pasla, SE MSi menilai apa yang dilakukan Komisi II sangat baik. ‘’Jujur, pihaknya sudah banyak kali melayangkan surat ke beberapa provider. Namun, etikat baik mereka tidak ada. Kalau ada pun, hanya satu hingga tiga tower yang diperpanjang. Dan puluhannya tidak sama sekali. Oleh sebab itu, pihaknya akan menyerahkan ke Sat Pol PP untuk bertindak sesuai aturan. Sebab, Minsel kan sudah memiliki payung hukum terkait hal diatas,’’jelas Pasla.(Meyvo Rumengan)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

09.18.00

0 komentar:

Posting Komentar