Iklan

Follow-up: Dituding Lakukan Pungli, Camat Langowan Timur Berang

Posted by jhon simbuang on Rabu, 02 Maret 2016

Minahasa, Identitasnews.com – Sikap tidak terpuji dan mengarah ke dugaan pemerasan, ditengarai dilakukan oleh oknum Refran Ruauw Camat Langowan Timur.  Menariknya, orang nomor satu di Kecamatan Langowan Timur itu malah berang tatkala dirinya dituding melakukan pungutan liar (Pungli) saat pengurusan izin  bagai orang tak berdosa.
Ruauw (dikutip dari Cybersulutnews.co.id pada Rabu 02/03) membantah bila dirinya melakukan pungli. Menurutnya, uang yang diminta kepada si pengurus izin adalah bentuk bantuan atau sumbangan dan tidak ada kaitannya dengan pengurusan izin.


“Memang benar saya ada minta uang, tapi itu bukan untuk pengurusan izin tapi minta untuk bantuan Kamtibmas di Kecamatan Langowan Timur, karena si pengurus izin ini adalah perusahaan dan pihaknya sudah menyetujui. Disetujui bukan Rp 1,5 Juta tapi Rp 1 Juta, ini sebagai bentuk kontribusi dari hasil usaha perusahaan itu seperti sejenis CSR, agar usahanya disini dijaga oleh aparat keamanan dia Langowan Timur,” terang Ruaw dengan nada tinggi.
Bahkan, Ruauw yang mengaku berang karena dituding pungli, berjanji tak akan memberikan izin kepada perusahaan dimaksud karena telah memebeber kesepakatan mereka melalui media massa. “Saya tidak akan keluarkan izin untuk perusahaan itu. Bilang ke mereka tutup saja perusahaannya jangan berusaha di Langowan Timur,” tandasnya dengan nada arogan.
Perlu pembaca ketahui bersama, masalah dugaan pemerasan ini berawal dari salah satu pimpinan PT M (salah satu Cluster red-), hendak mengurus ijin bertetangga melalui Kecamatan terkait. Disaat mengurus ijin, oknum camat meminta uang senilai Rp 1.500.000,-. Saat ditanya apa dasar pungutan tersebut, bukannya memberikan penjelasan yang didasarkan aturan, oknum camat malah memberikan jawaban berbelit sambil menyudutkan.
“Camat bersikeras, dengan berbagai alasan tak masuk akal, menuntut kami membayar uang senilai satu juta lima ratus ribu rupiah tetapi tidak menunjukkan dasar pengenaan pungutan tersebut semisal Peraturan daerah (perda), peraturan Bupati (Perbub) dan sebagainya. Kami menilai ini sebagai Pungli sehingga enggan membayar,” beber sumber yang tak menyadari kalau kasus ini akan diberitakan.
Merasa tidak wajar, sumberpun menyerahkan hal itu ke manajemen PT M kemudian telah berkonsultasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Minahasa dan mendapat penjelasan bahwa terkait SIUP TDP, PBB dan fiskal semua pembayaran di kantor pusat di Kota Manado karena yang ada di Langowan Timur hanya merupakan cabang.
“Oknum Camat terkesan memeras kami. Padahal semua tetangga, pala dan Hukum Tua sudah tanda tangan,” keluh sumber.
Saat sumber  mendesak Camat memberikan alasan yang pas mengapa harus bayar uang senilai Rp 1,5 juta oknum Camat kemudian beralasan uang tersebut untuk tambah-tambah biaya perbaikan kantor camat.
“Ketika kami sampaikan bahwa biaya perbaikan kantor bukannya lewat APBD Kabupaten Minahasa, camat malah berikan alasan lain, dia bilang kata for keamanan, kalo kata ada gangguan keamanan di pa torang pe kantor, dia le kata musti kase akang amplop. kita bilang pak bukannya itu memang tugas polisi, tanpa harus di kasih amplop karna itu depe tugas,” ungkapnya.
Sumber menyebut, hingga saat ini oknum Camat belum menandatangani surat ijin bertetangga yang mereka layangkan.
Diketahui, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dalam setiap kesempatan menegaskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengayom dan pelayan masyarakat harus secara kontinue dapat terus memperbaharui diri dan mendekatkan pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, harus menjadi panutan atau teladan, sekaligus tumpuan untuk menjembatani bahkan mengaspirasi kebutuhan masyarakat, sehingga paradigma pelayanan yang disuguhkan harus semakin paripurna.(@. dikutip dari Cybersulutnews.co.id /FICKY)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

21.00.00

0 komentar:

Posting Komentar