Iklan

Desak VAP-JO Minta BPK Audit Investigasi PT MMP, Tuahuns Sebut DE-WO Terlalu Lebay

Posted by jhon simbuang on Minggu, 06 Maret 2016

Husein: “DPR punya kewenangan 'Diskresi' namun hanya bisa melakukan penyelidikan, bukan Penyidikan”

Airmadidi, Identitasnews.com – Gerah disumpah-serapahi warga Pulau Bangka atas pembiaran Pemkab-Dekab Minut terhadap keberadaan PT MICGRO METAL PERDANA (MMP) di pulau indah yang terancam hancur itu, Wakil Ketua Dekab Minut Drs Denny Wowiling-pun meminta agar Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) secepatnya menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk bisa melakukan audit investigasi untuk semua izin pertambangan yang dikeluarkan Pemkab Minut kepada PT MMP.
"Diminta kepada bupati untuk menyurat kepada BPK, karena diduga ada potensi penyalagunaan kewenangan atas terbitnya surat-surat izin kepada MMP sejauh ini," kata Ketua Golkar Minut akrab disapa DEWO itu, Rabu (2/3) silam.

Wowiling berharap pada audit investigasi nanti akan kelihatan apakah pemerintah berpihak pada pengusaha atau kepada rakyat. "Masyarakat lokal yang ada di seputaran tambang jangan dirugikan. Izin yang diterbitkan pemerintah harus berorientasi pada sosiologi masyarakat jangan berorientasi pada kekuasaan," tegas olitisi Golkar yang juga menjabat Ketua Ikatan Pendiri Minahasa Utara (IPMU).
DEWO juga menyesalkan, sebelumnya PEMKAB dalam penerbitan izin kepada PT MMP, tidak pernah melibatkan DEKAB. "Kondisi pada waktu itu terjadi karena kekuasaan sangan represif bukan hanya kepada rakyat tapi juga kepada institusi mitra. Karenanya, saya berharap agar supaya pemerintah VAP-JO mampu berorientasi pada pendekatan partisipasi masyarakat, jangan hanya membela kepentingan bisnis dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal," tutup Wowiling.

Itikad baik DEWO menmdapat sanggahan Aktivis Husein Tuahuns. Walau keduanya mantan rekan sesama Anggota DPRD Minut, namun menurut Tuahuns, DEWO tidak usah meminta Bupati VAP mengambil tindakan, tetapi DPRD saja yang langsung bertindak.
“Kalau DEWO meminta Ibu VAP yang ambil tindakan, saya anggap DEWO terlalu lebay. Kan Dewan punya Hak Prerogatif, kenapa harus merepotkan Ibu Bupati lagi,” tukas Husein.

Lanjut Tuahuns, PT MMP itu sudah melakukan perbuatan melanggar hokum. Bukti sudah ada berupa amar putusan dari Mahkamah Agung, jadi tidak lagi perlu banyak retorika dan birokrasi segala macam.
“Bisa saja itu justeru membuka peluang bergaining, mengingat pemilik PT MMP sudah gentayangan mencari dukungan kepala daerah yang baru. DPR punya kewenangan 'Diskresi' namun hanya bisa melakukan penyelidikan, bukan Penyidikan. Nah lakukan saja, kemudian buat rekomendasi atau laporan langsung ke aparat Hukum sambil di kawal,” tandas aktivis vocal itu.

Sementara Denny Ronny Wowiling diminta tanggapan tentang statement Husein Tuahuns SH, enggan berkomentar banyak. Menurut DEWO, ia kenal baik karakter mantan rekannya itu.
“Saya hanya menggiring Kasus itu ke koridor Pemerintah lewat jalur birokrasi saja, mengenai statement Husein, siapa sih tidak kenal dia. Bukan Husein Tuahuns namanya kalau tidak sarat dengan kritik,” tutup DEWO.(red)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

21.10.00

0 komentar:

Posting Komentar