HUT SHS
Headlines News :
Home » » DEPRI PONTOH : PEMBANGUNAN DAERAH BOLMUT HARUS MENGANUT SISTEM AKRUAL

DEPRI PONTOH : PEMBANGUNAN DAERAH BOLMUT HARUS MENGANUT SISTEM AKRUAL

Written By jhon simbuang on Jumat, 04 Maret 2016 | 11.19.00

Boroko, Identitasnews.com - Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah dimulai dari tahap perencanaan mulai dari usulan masyarakat desa dalam bentuk RPJMDes hingga  KUA PPAS yang tak lama lagi akan segera di rilis Pemkab Bolmut dibawah kendali Bupati Bolaang Mongondow Utara , Hi,Depri Pontoh dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara ,Suriansyah Korompot,SH bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam rangka maksimalisai penyerapan usulan dari masyarakat , Bupati Bolaang Mongondow Timur , Hi.Depri Pontoh bersama Tim yang terdiri dari  Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  dan SKPD lainya didampingi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara maratahon turun langsung di kecamatan-kecamatan mulai dari Kecamatan Sangkub hingga Kecamatan Pinogaluman diujung barat Bolmut.

Hi,Depri Pontoh dalam sambutanya di Musrembang Kecamatan Binatunan  (01/03) mengatakan “  Pembangunan Daerah berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini  harus menganut system akrual  yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baru dapat di akui dan di catat pada saat terjadi transaksi keuangan dan kegiatan jadi tidak ada kebijakan lainya , harus benar-benar transparan termasuk perencanaan yang kita lakukan penggalian gagasanya pada hari ini “ ungkap Depri Tegas.

 “ Jika beberapa tahun yang lalu masih ada permaafan dari BPK RI terkait pelaksanaan kegiatan yang tidak berdasarkan usulan masyarakat tetapi tahun ini BPK RI sangat tegas bahwa kegiatan tanpa dasar usulan masyarakat des ajika tidak maka kegiatan tersebut dianggap temuan dan akan di tindak lanjuti secara hukum termasuk kegiatan pembangunan desa yang berasal dari Dana Desa “  lanjut Depri bersemanga.

Kepala BAPEDA/BP3MS  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara , Lexi Talibo ,S.Pd kepada identitasnews mengatakan “ Perencanaan tahun ini diwajibkan dan diamanatkan undang-undang harus bersumber dari RPJMDes sebab sinkronisasi Pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Desa menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah. Tidak ada lagi system jatah-jatahan dan rencana pembangunan yang akan tertuang dalam KUA PPAS akan di sinkronkan dengan hasil reses dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah makanya kami berharap usulan masyarakat yang di sampaikan di Musrembang harus seirama dengan usulan pada saat reses DPRD Bolmut “ tutup  Lexi  Talibo , tokoh yang berlatar belakang guru tapi ahli dalam perencanaan pembangunan. (Yat)

Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD