Iklan

Berbandrol 7 M, Pembangunan Gedung BLK Sarat Korupsi

Posted by jhon simbuang on Rabu, 02 Maret 2016

Kiolol Desak Penegak Hukum Turun Tangan, Mantiri Sebut Waktu Itu Kadissos di Jabat Supit Singal 



Area Sudah Jadi Tempat Bermesum-ria

Airmadidi, Identitasnews.com - Proyek pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Minut berbandrol Rp7 miliar gedung BLK yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektar ditenggarai syarat penyimpangan dan berdiri karena kepentingan pihak-pihak tertentu saja.
Akibatnya, uang negara senilai Rp. 7 miliar itu, terkesan mubasir. Selain belum rampung total, proyek yang digagas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) sejak tahun 2009 lalu, hingga kini dibiarkan begitu saja tanpa difungsikan.
Sesuai pantauan www.identitasnews.com, bangunan yang berdiri ditempat tidak layak untuk lokasi perkantoran itu, pada waktu-waktu tertentu, mulai dijadikan tempat nongkrong para muda-mudi. Bahkan tidak jarang dipergoki pada malam mingguan ada pasangan laki-laki dan wanita menyusup dikegelapan bangunan tersebut.
Melihat itu, personil Dewan Kabupaten (Dekab) Minut Ir Lucky Kiolol angkat bicara. Menurut Kiolol, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan persoalan ini untuk dituntaskan pembangunannya.
Sayangnya, sampai berita ini naik, imbauan Kiolol ibarat dayung, tidak tersambut. “Kasihan, miliaran rupiah dana rakyat dihambur untuk membangun BLK. Tapi tak difungsikan. Ada apa? Harus disikapi,” kritiknya.
Aparat penegak hukum, pinta Lucky, harusnya segera bertindak dan melakukan pemeriksaan. Karena kuat dugaan, pembangunan proyek itu sarat penyimpangan.
“Bayangkan saja, sejak 2009 sudah dibangun tapi tidak difungsikan. Kami berharap polisi maupun kejaksaan turun memeriksa,” tandas Kiolol.
Mantan kepala Dinsosnakertrans yang pertama mengusulkan pembangunan BLK Minut yakni Jhon Mantiri mengatakan. Sesuai usulan awal ke pemerintah pusat itu dana pembangunan BLK sebesar Rp40 miliar. Dari angka sebesar itu pada 2008 pemerintah pusat hanya menyetujui sebesar Rp5 miliar saja. “Saya hanya tau saat awal pengusulan. Namun ketika pembangunan sudah berjalan saya tidak lagi menjabat sebagai kepala Dinsosnakertrans pada saat itu yakni 2009 karena diganti Pak Supit Singal,” kenangnya.
Ditambahkan pejabat Minut yang dinonjobkan selama 5 tahun ini. Sejak diganti dari jabatan tersebut, dirinya sudah tak mengikuti secara detail proses pembangunan gedung BLK termasuk total penganggaran yang dikucurkan.
“Sekali lagi saya hanya tau dananya sebesar Rp5 miliar. Kalau kata dewan sebesar Rp7 milair mungkin ada penambahan lewat sharing APBD,” ungkap Mantiri.
Kepala Inspektorat Robby Parengkuan dimintai tanggapan belum mengetahui. Kata Parengkuan, kalau soal dana pusat itu proses pemeriksaannya bukan melalui inspektorat kabupaten. “Saya belum tahu. Sebab, mekanismenya itu kami hanya menunggu hasil dan selanjutnya ditindaklanjuti,” terangnya. Pantauan harian ini, proyek tersebut dibangun di atas lahan seluas 5 hektar. Kondisinya kini sangat buruk dan mulai rusak karena memang sejak awal tak pernah difungsikan sebagai pusat pelatihan untuk tenaga kerja. (Adit/Ficky)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

20.30.00

0 komentar:

Posting Komentar