HUT SHS
Headlines News :
Home » » POLRES dan KEJARI HARUS PENJARAKAN PELAKU PENYELEWENGAN DANA BOS di MINUT

POLRES dan KEJARI HARUS PENJARAKAN PELAKU PENYELEWENGAN DANA BOS di MINUT

Written By jhon simbuang on Minggu, 28 Februari 2016 | 22.00.00

Tuegeh: “Bupati harus melakukan penyegaran yang di awali dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga”

Airmadidi, Identitasnews.com – Upaya pemerintah menyamaratakan pendidikan bagi segala kalangan masyarakat di Bumi Nusantara ini, apabila dilakukan sesuai prosedur dan nomenklatur yang ada, sebenarnya merupakan sebuah terobosan yang prestise.
Perangi kemiskinan dengan jalan memberantas buta aksara melalui sector pendidikan. Untuk lebih memuluskan langkah masyarakat kurang mampu agar semua anak dapat mengecap dunia pendidikan, pemerintahpun menggelontorkan dana berupa Dana DAK, Dana Block-Grant, Dana BOS, serta aneka sarana kemudahan lainnya.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), adalah salah satu dana yang dikucurkan Kementerian Pendidikan RI yang masuk langsung ke rekening setiap sekolah / kepala sekolah, sesuai jumlah siswa dan kebutuhan para guru terkait.
Jika peruntukannya sudah sesuai dengan hati nurani pihak sekolah/kepala sekolah, maka tak sedikit sekolah di NKRI mendapatkan kompensasi dan kemudahan dalam acara belajar-mengajar sampai para siswa-siswi dapat melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat lebih tinggi.
Akan tetapi, ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, penyaluran Dana BOS juga tidak sedikit disalah gunakan baik oleh kepala sekolah sendiri, kepala sekolah bekerja sama dengan beberapa guru bawahannya, kepala sekolah dengan pihak komite, dan ada juga skandal antara kepala sekolah dengan  pihak Dinas Pendidikan.
Di Kabupaten Minahasa Utara, dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak sedikit wartawan mendapat informasi bahwa ada saja sekolah baik SD maupun SMP, telah menyalah gunakan pemanfaatan Dana BOS. Namun sangat disayangkan, kasus seperti itu seakan sudah tidak lagi diminati oleh awak media untuk dimuat dalam pemberitaan.
“Malas ah, soalnya kalau berita itu saya muat, paling-paling ada yang ambil keuntungan tanpa ada upaya memproses hokum para pelaku, alias hanya dijadikan ATM saja,” celoteh salah satu wartawan di Biro Minut.
Beberapa waktu lalu, berembus kabar ada siswa-siswi salah satu SD di Kecamatan Kalawat kerap dibebani sekolah dengan berbagai tuntutan. Orangtua murid salah satu pelajar di SD tersebut menyesalkan sikap pihak sekolah. Pasalnya anaknya harus membeli buku, padahal sudah ada dana BOS.
“Belum lagi ada uang Rabu uang Kamis dan macam-macam lagi beban dari sekolah. Lalu dimana program Pemerintah tentang pendidikan yang mudah dan tak menyulitkan siswa dan orang tua itu,” ujarnya.
Ketua Lembaga Investigasi – Tindak Pidana Korupsi, Dewan Pimpinan Kabupaten Minahasa Utara (LI-TIPOKOR  DPK Minut), Semmy Tuegeh SE menilai praktik penyalah gunaan kewenangan penyelewengan uang Negara lewat Dana BOS, harus dibasmi dan dituntaskan sampai pada akar-akarnya.
“Untaian mata rantai ini sudah terjalin sejak lama, dan bertahun-tahun. Kalau kita ingin Ranah Pendidikan di Minut ini bersih dari para penggerogot uang Negara, Bupati harus melakukan penyegaran yang di awali dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dari kepala dinas, sekretaris, kabid, sampai para staf,” semburnya.
Para kepala sekolah, lanjut Semmy, bisa saja hanya jadi boneka orang-orang di Dinas Pendidikan saja. “Contohnya skandal Block-Grant Gate dulu, para kepala sekolah hanya boneka yang harus menyetor ke dinas saja. Jadi sekali lagi saya minta Bupati Minut yang baru untuk melakukan penyegaran di Dinas Pendidikan Minut secepatnya,” tandasnya.(RED)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD