HUT SHS
Headlines News :
Home » » Kejari Airmadidi dan Kejati Sulut ‘Ditantang’ Proses Hukum Kadis PU dan DPRD Minut

Kejari Airmadidi dan Kejati Sulut ‘Ditantang’ Proses Hukum Kadis PU dan DPRD Minut

Written By jhon simbuang on Minggu, 07 Februari 2016 | 16.29.00

MARLOND PANGEMANAN
Marlond: “APBD 2016 DAK 150 Miliar DAU 73 Paket PL Diduga Diselewengkan”

Simbuang janji, akan pul-baket dan lanjut ke KPK

Airmadidi, Identitasnews.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Minahasa Utara (Minut) yang dihuni oleh tokoh-tokoh muda dari berbagai kalangan di Bumi Kumelembuai (Nama Tanah Tonsea Minut dahulu kala), kalau beberapa waktu lalu sempat diam, ternyata bukan ksarena tidak aktif lagi, tapi sengaja diam.
Memasuki hari ke-7 dibulan Februari  awal tahun 2016 ini, mendadak Ketua KNPI Minut, Audy Kalumata melalui Marlond Pangemanan, menantang Kejari Minut dan Kejati Sulut untuk mendalami kasus dugaan korupsi di Dinas PU dan DPRD Minahasa Utara tahun anggaran 2016.
“Sudah cukup. Kalau selama ini kami diam, itu karena kami tidak mau merusak agenda Pilbup-pilwabup. Dan kali ini kami harus angkat wajah dan berkoar, demi menyelamatkan uang Negara dari konspirasi antara Dinas PU dan pihak DPRD Minut,” sembur Pangemanan Minggu (7/2).

Temuan dugaan konspirasi beraroma korupsi itu, lanjut Marlond, terkait dugaan penyalah gunaan keuangan negara dalam APBD 2016 DAK 150M DAU 73 Paket PL. yang harus di usut dan di periksa sebab ada permainan dan pembagian jatah antara Kadis Pu Minut dan Dewan Minut.

“Ini pekerjaan untuk masyarakat yaitu 73 Paket PL Aspirasi Dewan sudah di porsikan untuk jatah DPRD Kabupaten  Minahasa utara dengan alasan untuk membangun Dapil. Menariknya, dana ini sudah tidak transparan di kalangan masyarakat sebab kuat dugaan, sudah terjadi jatah-jatahan dan jual-beli paket,” tukas Marlond.
Hal seperti ini, lanjut Marlond,tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sebab beberapa waktu lalu dua (2) anggota DPRD yang melakukan pemerasan sudah di penjarakan, maka keadilan harus diterapkan, yaitu siapa bersalah, harus jalani proses hokum seperti lainnya.

“Skandal jatah-jatahan proyek berkedok ASPIRASI RAKYAT ini diduga sudah berjalan bertahun-tahun, dan ini harus di bongkar, di usut sebelum berlangsungnya pekerjaan.
“Sebentar lagi Kabupaten Minahasa Utara akan miliki kepala daerah yang baru, jadi sudah sepantasnyalah kita berbenah sejak sekarang. Dengan diproses hokum-nya  oknum - oknum seperti Kadis PU dan pihak-pihak di DPRD Minut, maka praktik merugikan masyarakat dan NKRI dengan hanya menguntugkan diri sendiri bisa dibasmi dari muka bumi,” urai Pangemanan.
Marlond juga menantang KEJATI SULUT agar turun lakukan pendalaman terhadap skandal ini.

Pasalnya, menurut pria lajang berkacamata asal Minawerot (Kecamatan Kauditan red-) ini, sampai hari ini KAJATI SULUT belum pernah mengukir tinta merah di Kabupaten Minut.
“Jangan sampai Kejari Airmadidi dan KEJATI SULUT dimata masyarakat Minut hanya sebagai tempat batu sandungan atau tempat transit para pejabat dari pusat untuk menapaki jabatan selanjutnya ditempat lain, tanpa pernah menangani kasus korupsi di Minut,” tandas Marlond Pangemanan pentolan KNPI Minut, seraya menambahkan baha dirinya punya bukti dan rekaman dugaan penyelewengan Dana APBD 2016 DAK 150M DAU 73 Paket PL,“Bukti dan rekaman ada ditangan saya”.
Terpisah, statement KNPI Minut tersebut ternyata mendapat dukungan LSM Adat Waraney Puser In Tana Toar Lumimuut DPB Sulut.  Ketua Umum John S F Pandeirot melalui Wakadepsus Intelijen John B R Simbuang memberi apresiasi kepedulian KNPI Minut terhadap uang Negara dan nasib rakyat.
“Memang aneh, di Minut kok Kadis PU masih PLT padahal Dinas PU adalah tempat basah, lagipula dia orang lama (keponakan mantan bupati), kenapa masih dipertahankan juga," ujarnya.

Beberapa waktu silam, lanjut Simbuang, ada kasus besar yang kandas diluar ranah hukum Minut. Makanya, kali ini, pihaknya akan mengawal setiap kasus yang menyeruak.
Kami akan pul-baket informasi dan data dari Saudara Marlond Pangemanan ini, dan jika terbukti, maka kami akan membuat laporan sekaligus mengawal kasus itu sampai proses hokum terjadi. Bila ada kong – kalingkong seperti kasus BLOCK-GRANT 2012 silam, maka kami akan lanjut ke KPK,” tukas Simbuang. (Ficky/Adhit)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD