HUT SHS
Headlines News :
Home » » Sssst... Beberapa Gugatan Pilkada Sulut di MK Salah Sasaran

Sssst... Beberapa Gugatan Pilkada Sulut di MK Salah Sasaran

Written By jhon simbuang on Jumat, 08 Januari 2016 | 23.30.00

Arief: “Saya katakan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan keranjang sampah, semuanya dibuang ke sini... ”

Jakarta, Identitasnews.com – Aneka dan warna-warni kejanggalan alias cacat syarat pasangan calon (paslon) kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota kembali menjadi dalil utama dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) tahun 2015. Hal itu seperti yang didalilkan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Johny Ramly Markus Sumual-Annie S. Langi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Jumat (8/1) siang di Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Dari Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Setli A. S. Kohdong selaku perwakilan pasangan penggugat, mempersoalkan ijazah Paslon Nomor Urut 1 Christiany Eugenia Paruntu-Frangky Donny Wongkar. Christiany, dilaporkan pemohon, telah menggunakan ijazah palsu Paket C SLTA.
Ketua Panel 1 Arief Hidayat mempertanyakan apakah Pemohon sudah melaporkan masalah ijazah palsu tersebut.”Apa masalah ijazah ini sudah pernah dipersoalkan pada tingkat waktu penentuan pasangan calon,” tutur Hidayat.
Setli menguraikan yang mana, selain Pemohon, ada pula LSM melaporkan masalah itu ke KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Sayangnya, menurut Setli, laporan itu seakan tidak digubris pihak terkait.
Arief pun menanyakan mengapa Pemohon tidak memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Arief menjelaskan jika pada masa penetapan Pemohon memasukkan masalah ini ke PTUN, hal ini akan selesai karena itu pidana pemilihan.
“Sebetulnya itu bisa di PTUN karena ada kewenangan penetapan pasangan calon, kewenangannya ini. Kalau masalah etika, kewenangannya DKPP. Kalau masalah pidana, itu Gakkumdu. Saya katakan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan keranjang sampah, semuanya dibuang ke sini, itu enggak gitu. Nah, ini semestinya Anda sudah bisa komplain ke PTUN dan diselesaikan sebelum pilkada dilakukan,” tegasnya.

Ada Point Gugatan Minut Tentang Pelanggaran Asusila?


   Ditempat yang sama dalam waktu yang berbeda, PHP Kada Kabupaten Minahasa Utara, oleh Pasangan Calon (Paslon) Sompie Singal-Peggy Adeline Mekel, cukup miris.
Inilah point-point gugatan itu;

- Pasangan incumbent itu mendalilkan adanya kecurangan yang menyebabkan pengurangan        suara terhadap Pemohon. 

- Selain adanya keberpihakan KPU Kabupaten Minahasa Utara, Pihak Terkait yakni Paslon        Vonnie Anneke Panambunan-Joppi Lengkong juga didalilkan cacat syarat. 

- Pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU tersebut, cacat syarat karena        terlibat skandal asusila. 

“Gambar-gambar asusila yang terbit di media di sana,” seru kuasa Pemohon perkara atas nama Romeo Tumbol Nomor 97/PHP.BUP-XIV/2016.

Menanggapi dalil itu, Ketua Panel 1 Arief Hidayat mempertanyakan apa hubungan dengan perolehan jumlah pemohon dengan adanya skandal yang diajukan. “Apa itu kaitannya dengan ini? Pihak Terkait melakukan pelanggaran asusila? Urusannya apa dengan kita (MK)?,” cecar Hidayat.

Sementara itu, di Kabupaten Minahasa Utara sendiri, ada beberapa oknum yang identitasnya sudah dikantongi, serta beberapa oknum pembuat akun palsu, mulai melempar isu dan nada-nada provokatif di dunia maya, dengan mengatakan yang mana sudah ada putusan resmi dari MK terkait point-point gugatan itu.
Menanggapi hal itu, Meikel Winowatan relawan dari kubu Paslon Vonnie Aneke Panambunan – Joppi Lengkong (VAP-JO), meminta masyarakat Minut agar tidak terpancing dan terprovokasi.
Menurut Meikel, semua perkembangan tetap dipantau dengan akurat oleh tim yang sudah ditugaskan mengawal semua urusan pilkada di pusat. “Tidak usah terpancing, sebab selama proses berjalan, tim kami disini (Jakarta red-), terus melakukan pemantauan secara intens dan estafet,” imbaunya.

Lanjutnya, kalau ada oknum di facebook yang buang isu bahwa sudah ada hasil putusan dari MK, itu tidak benar. “MK nanti akan memberitakan secara resmi putusan gugatan pada tanggal 18 Januari depan,” jelas pria asal Desa Kokoleh yang bertugas memantau perkembangan gugatan di MK itu.(Benny/Mgretha)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD