HUT SHS
Headlines News :
Home » » Layangkan Gugatan Pilkada di MK, Tak Segampang Era Akil Muhtar ?

Layangkan Gugatan Pilkada di MK, Tak Segampang Era Akil Muhtar ?

Written By jhon simbuang on Selasa, 05 Januari 2016 | 03.23.00

Inilah Syarat-syarat Agar Gugatan Paslon Ditangani MK

Jakarta, Identitasnews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 120-an sengketa pikada serentak. Kali ini MK menetapkan batas limitatif sengketa yaitu besaran selisih suara.
Aturan yang dibuat pasca terungkapnya mega skandal korupsi Akil Mochtar.
Berdasarkan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 persyaratan untuk mengajukan sengketa hasil pemilu yaitu yang hasil pemilunya memiliki selisih:

Pilkada Provinsi:
1. Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-126 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Pilkada Kabupaten/Kota:
1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Ternyata, batasan limitatif tersebut tidak diindahkan oleh para peserta pilkada. Sejak KPU memutuskan hasil pilkada serentak pada 9 Desember lalu, para kontestan berbondong-bondong menggugat hasil pilkada tersebut. Batasan limitatif selisih tidak bisa membendungnya.

Merunut ke belakang, batasan limitatif ini bukannya tanpa sebab. Hitung-hitungan limitatif tersebut pertama kali muncul dalam Perppu Pilkada yang ditangdatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1 September 2014. Perhitungan limitait ini juga bukan tiba-tiba datang dari langit tetapi merupakan kristalisasi demokrasi dari berbagai ombak-ombak bernegara di MK.

Salah satunya mega skandal yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu, Akil Mochtar. Dengan beralasan sebuah pelaksanaan pemilu telah melakukan kesalahan yang terstruktural, sistematis dan masif maka sebuah pilkada bisa diulang. Namun argumen ini ternyata dipakai oleh Akil untuk 'bermain-main' dengan sengketa pilkada yang dihadapinya. Baik selisihnya besar, atau pun kecil. Hasilnya, banyak sengketa pilkada yang dimainkan Akil dan terbukti ada permainan suap, 15 orang terseret dan dipidana di mega skandal ini.

Nah, secara kewenangan sendiri, MK telah 'bermain-main' untuk mengadili sengketa pilkada tersebut. Jauh dirunut ke belakang atau pascareformasi, sengketa pilkada diselesaikan di MA. Namun seiring waktu, DPR memindahkan sengketa pilkada dari MA ke MK.
Setelah berlangsung lebih dari 5 tahun, Akil tertangkap KPK dan pada 2013 MK menolak mengadili sengketa pilkada dan mengembalikan kewenangan itu kembali ke MA. Dengan alasan sudah banyak perkara yang ditangani, bola panas itu ditendang kembali oleh MA ke DPR untuk menentukan siapa pengadil sengketa pilkada ini. Selain itu, MA beralasan belum siap untuk menyidang perkara sengketa pemilukada karena SDM-nya belum ada.
Oleh DPR, sengketa kewenangan pilkada ini dikembalikan ke MK dengan syarat yaitu hingga terbentuk peradilan khusus pemilu pada 2029. Alhasil, MK kembali mengadili sengketa pilkada kali ini.
Untuk mencegahnya, MK telah membuat batasan limitatif yaitu batasan selisih suara sebagaimana tertuang dalam Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015.
Tapi seakan menjadi sapi ompong, peraturan tersebut diabaikan dan puluhan orang tetap mendaftarkan materi gugatan. Para pemohon menyodorkan adanya fakta di lapangan yaitu sengketa pilkada yang diwarnai penyelewengan secara terstruktir, sistematis dan masif atau yang dikenal di praktisi hukum tata negara dengan TSM. (@.Dikutip dari detik.com/Magretha)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD