HUT SHS
Headlines News :
Home » » Lagi, Warga Kema Minta DPRD Minut Tuntaskan Masalah Jalan Nasional PPK IX

Lagi, Warga Kema Minta DPRD Minut Tuntaskan Masalah Jalan Nasional PPK IX

Written By jhon simbuang on Kamis, 07 Januari 2016 | 00.59.00

 Akan Segera Panggil BPJN XI, Dewo Janji Prioritaskan Tuntutan Warga 

Airmadidi, Identitasnews.com - Awali Tahun 2016, masayarakat Desa Kema II dan Kema III kembali menyambangi Kantora DPRD Minahasa Utara, terkait proyek pembangunan jalan di batas Desa Kema III dan Desa Lansot yang merugikan warga.

Seperti kita ketahui bersama, sebelum liburan Natal 2015 silam, warga Desa Kema II dan Kema III yang lahannya diambil oleh Balai Pemeliharaan Jalan Nasional Wilayah Sebelas Sulut - Gorontalo (BPJN XI Sulut-Go) untuk proyek pelebaran jalan.

Didampingi Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Minahasa Utara (LI TIPIKOR Minut) warga kembali menyambangi DPRD Minut.

Menariknya, warga yang sebelumnya diterima Wakil Ketua Dewan, Drs Denny Ronnt Wowiling, Rabu (06/1) kali ini kembali bertatap muka dengan orang yang sama.
"Kehadiran kami disini dalam rangka mempertanyakan tindak lanjut DPRD Minut tentang aspirasi kami tentang proyek pembangunan jalan di desa kami," kata Wakil Ketua LI-TIPIKOR Minut, Abdul Latief Manaf SH.

Saat ini, lanjut Latief,warga telah memasang papan larangan bagi pihak kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan mereka," tutur Manaf.

Kepada warga Wakil Ketua DPRD Minut Drs Denny R Wowiling menjelaskan bahwa aspirasi rakyat Desa Kema II dan Desa Kema III akan segera ditindak lanjuti."Usai Paripurna kami akan buat pansus gabungan untuk menindak lanjuti aspirasi rakyat Kema ini," katanya.

Memang, lanjut Wowiling, DPRD Minut akan menyelesaikan beberapa aspirasi rakyat lainnya, namun ia sudah meng-agendakan aspirasi rakyat Kema secara prioritas.
Namun Wowiling menaruh apresiasi terhadap masyarakat Kema dan LI-TIPIKOR DPK Minut yang masih mau berkoordinasi dengan dewan.

"Kami mengapresiasi sikap seperti ini. Dengan berkoordinasi ke kami berarti masyaralat masih percaya bahwa wakil rakyat adalah corong aspirasi rakyat. Dalam waktu dekat, kami segera panggil PPK 9 BPJN XI, Camat Kema, Kumtua dan pihak pelaksana pekerjaan itu.

Warga mengaku heran dengan proyek BPJN XI di Minut. Pasalnya, kalau kabupaten/kota lain seperti Kota Bitung dan Kota Kotamobagu, dalam proyek itu, ada dana ganti rugi lahan dan sosialisasi, sedangkan Minut, hal itu tidak ada.
Menurut Wowiling, itu terjadi karena tidak ada keterbukaan antara Pemda dan dewan.
"Ini semua terjadi gara-gara tidak ada keterbukaan antara Pemda dan Dewan. Kalau waktu itu Pemda mau duduk bersama dengan kami dan secara terbuka membahas Dana Ganti Rugi pembebasan lahan, masyarakat tidak harus menjadi korban sama seperti ini," tutupnya.(Ficky/Adit/Ikky)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD