HUT SHS
Headlines News :
Home » » DPRD, BPLH dan LSM GMBI Hentikan Penimbunan Rawa Kema

DPRD, BPLH dan LSM GMBI Hentikan Penimbunan Rawa Kema

Written By jhon simbuang on Senin, 25 Januari 2016 | 23.34.00

Marius: “Galian ini merupakan ancaman besar bagi nasib masyarakat di Kecamatan Kema dan Minut. Kalau sudah terjadi”


Airmadidi, Identitasnews.com - Praktik pengalihan fungsi lahan berupa bukit dan rawa di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, terus menuai kecaman masyarakat, mengingat akhir-akhir ini musim penghujan mulai menghantui ketenangan warga.

Seperti kabar yang diberitakan sejumlah media Minggu (20/1) kemarin, praktik pengalihan fungsi lahan di Desa Kema III itu, terkesan sangat tidak menghargai masyarakat dan pemerintah.
Padahal, dampak dari pengalihan fungsi lahan itu ternyata belum mengantongi legalitas serta dokumen dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Siapa menyangka kalau ternyata Bos Adam (pemilik pekerjaan alih fungsi lahan) itu tergolong tidak taat hukum dan aturan.
Senin (25/1), pukul 15:00 witta, Wakil Ketua DPRD Minut, Drs Denny Ronny Wowiling dan Wakli Ketua Komisi C, Edwin Nelwan ST, didampingi Kaban BPLH Tineke Rarung dan stafnya disambut Camat Kema Jack Paruntu dan Pejabat Kumtua Kema III, turun ke lokasi bermasalah itu.

Keabsahan atau legalitas dari praktik alih fungsi area itu, menurut Camat Kema, memang belum ber-ijin. Selaku pimpinan diwilayah itu, Paruntu mengaku sudah pernah menegur pihak pengelolah, tapi tidak di indahkan."Sudah pernah saya tegur, tapi mereka tetap jalan," ujar Paruntu.

Ditempat yang sama, Kaban BPLH Tineke Rarung didampingi Kabid Amdal dan Pemantauan dan Pemulihan BPLH Minut, ternyata mengalami juga hal serupa.
"Kami sudah kedua kalinya menyurat ke pihak pengelolah. Bahkan kami pernah datang bersama BPLH Provinsi meminta mereka menghentikan pekerjaan ini, tapi mereka tidak menggubrisnya," kata Rarung.

Wakil Ketua DPRD Minut Drs Denny Ronny Wowiling didampingi Wakil Ketua Komisi B, Edwin Nelwan ST, tampak cukup terkesiap dengan adanya perubahan dilahan itu.
"Setahu saya, beberapa waktu lalu belum seperti ini, sebab disini ada rawa yang sangat luas," kata Wowiling di lokasi itu.
Yang pasti, Wowiling berharap pihak pengelolah dapat mempertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukannnya. “Yang pasti, semua yang memenuhi syarat, bisa saja dilanjutkan. Setahu saya, selama saya jadi anggota Dewan Minut, saya belum pernah dengar adanya alih fungsi lokasi disini,” tuturnya.
Edwin Nelwan menambahkan, pembangunan dan investasi itu sah-sah saja, selama investor taat aturan dan mengantongi ijin sesuai prosedur. "Tapi kita pertanyakan dulu Kajian Amdalnya dimana, kalau memang ada, mari beri jaminan kepada pemerintah dan masyarakat Minut bahwa final dari pekerjaan ini, daerah disini aman dan tidak berdampak buruk," bebernya.

Saat semua sepakat untuk menghentikan angkutan tanah yang terus dilakukan untuk menimbun rawa besar itu, salah seorang pengawas memperlihatkan sikap kurang senang atas kehadiran pemerintah ditempat itu.
Dewo (sebutan Wakil Ketua DPRD Denny Wowiling) awalnya banyak diam, mendadak tersinggung oleh ulah si pengawas berperawakan kasar itu. "Kalau ada yang keberatan dengan kunjungan kami, silahkan, itu hak setiap orang. Tapi kami sudah membuat konsep agar Senin depan semua pihak terkait, termasuk pemilik pekerjaan ini dipanggil ikut hearing di Dewan," semburnya.

Dewan Minut sengaja membuat hearing seminggu sesudah hari ini, lanjut Dewo, agar selama prosesi jelang hearing itu sedang berjalan, selama belum ada penyelesaian, pekerjaan ini dihentikan dahulu.

"Ini kewenangan penuh Camat dan Hukumtua agar sepeninggal kami, kami mandatkan Camat dan Kumtua menghentikan pekerjaan ini. Ini adalah amanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Surat BPLH adalah mata dan telinga bupati, kami DPRD punya kewajiban untuk memproteksi hal itu," tandas Wowiling.

Howard Pengky Marius SE, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI DPD Minut) yang juga hadir ditempat itu, meminta agar pelaksana kooperatif dengan pemerintah dan aturan yang ada. "Pekerjaan ini harus dihentikan, mengingat keselamatan masyarakat dimusim penghujan ini," katanya.
Sesuai keterangan warga yang mana Bos Adam pemilik lahan itu kebal hukum, Marius menyebut hal itu nonsens. "Itu nonsens, Negara kita adalah negara hukum, tidak ada orang yang kebal hukum disini. Bila ada yang kebal hukum dan di back-up orang berpengaruh, kita lihat saja mana lebih berpengaruh. Back-upan dari mereka, atau demo masyarakat menuntut keadilan," tutup Marius.(John)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD