Iklan

DEKAB TALAUD NYATAKAN PERANG DENGAN DIRJEN PU BALAI SUNGAI

Posted by jhon simbuang on Selasa, 03 November 2015

Proyek Embung Lalue Diduga Kuat Sarat Korupsi


Talaud, Identitasnews.com - Merasa prihatin dengan penderitaan masyarakat Talaud khususnya di Desa Lalue yang seakan menjadi korban pembangunan proyek irigasi atau proyek Embung Lalue,  akhirnya membuat sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan geram sehingga mulai berkoar.
Ini terkuak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pihak DPRD Kabupaten Talaud dengan masyarakat dari Desa Lalue (02/11) yang merupakan korban dampak dari proyek Embung Lalue yang di duga kuat sarat dengan penyimpangan.
Puluhan warga Lalue tiba di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sekitar pukul 10.45 wita, langsung di terima oleh anggota Dekab Talaud dari lintas komisi. RDP itu berlangsung di ruangan Rapat Pimpinan lantai dua kantor Dekab Talaud serta langsung di Pimpin oleh Anggota Dekab Talaud Max F.M. Lua sebagai Ketua Komisi II, untuk penangananya ke lintas komisi Dekab Talaud.
Max F.M. Lua yang di percayakan menjadi Pimpinan Rapat tersebut langsung geram dan reaktif ketika usai medengar keluhan warga serta riwayat perjuangan warga dalam mencari keadilan sejak tahun 2007 lalu yang di bacakan oleh Arisminto Gumolung sebagai pimpinan delegasi dari warga yang bersangkutan.

Pasalnya proyek kontrofersi itu ternyata sudah pernah memakan korban, dengan anak anak yang putus sekolah dan yang paling memiriskan ada anggota keluarga mereka yang terpaksa di ikat seperti ternak karena menderita tekanan jiwa karena tidak memiliki biaya sedikitpun untuk berobat.
“Ini fakta, dan kami menyampaikan semua ini bukan untuk minta dikasihani tapi kami mengharapan keadilan, sudah ada anak kami yang putus sekolah, sudah ada anggota keluarga kami yang meninggal dan hanya di bungkus dengan tikar tua karena kami tidak sanggup membeli kain kafan bahkan saat ini yang lebih membuat kami memiriskan hati, masih ada saudara kami yang terpaksa harus diikat seperti ternak karena menderita tekanan jiwa, tolonglah penderitaan kami pak Dewan, “pinta warga.

Karena, lanjut mereka, semua yang dimiliki sebagai sumber penghidupan warga telah musnah oleh kejamnya pembangunan atas nama proyek Embung Lalue”. Jelas warga.

Warga Lalue sangat berharap dDewan tidak hanya menjadi penonton saja. Melihat tangisan pilu puluhan warga yang menjadi korban kebiadaban pelaksanaan proyek pemerintah yang tak terkordinasi itu seluruh anggota Dekab yang hadir pada saat itu terdiam seribu bahasa.

Mulai dari semua personil komisi II yang di nakhodai oleh Max F.M. Lua, Golfried Timpua utusan komisi I, dan Reko Poae utusan komisi III, seakan larut dalam penderitan warga dengan perasaan empati, sehingga Max F.M.Lua sebagai anggota Dewan yang mengendalikan rapat saat itu langsung meradang dengan melontarkan pernyataan keras kalau pihak DPRD Talaud akan angkat kapak perang dengan institusi Balai Sungai dan sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Utara dengan cara melaporkan kasus ini ke Presiden Republik Indonesia.
“Saya yakin kalau kondisi ini bila sampai kemeja Presiden dan Kementrian yang terkait akan menjadi temuan Nasional dalam skandal keuangan Negara, sehingga sebagai wakil rakyat yang merupakan urat nadi dari perjuangan masyarakat Lalue dan mewakili institusi ini. (Dekab-red) menyatakan Perang dengan Balai sungai karena terlalu menyengsarakan masyarakat Talaud,”sembur Lua agak gemetar.


Di tempat yang sama anggota komisi I Goodfried Timpua SPd, yang juga merupakan ketua Fraksi Ampera di Dekab Talaud menambahkan hal yang mengejutkan, yang mana korban dari Proyek dari Balai Sungai di Talaud bukan hanya di Desa Lalue Kecamatan Esang saja, tapi juga ada proyek amburadul dari Balai Sungai dan SDA tersebut yaitu pembangunan Bendungan sebagai sarana Irigasi yang ada di Desa Bowombaru Kecamatan Melonguane Timur yang saat ini masih terbengkalai sejak dua tahun yang lalu.


“Manfaatnya buat warga tidak ada, malahan proyek cah beres itu kehadiranya hanya merenggut lahan warga dan menghamburkan uang Negara, sehingga Balai Sungai sebagai Penanggung jawab Penyelenggara Pekerjaan harus bertanggung jawab atas semua penderitaan warga dengan memberikan Ganti Rugi”. Pungkas Timpua tak kala sengitnya.(Onal)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Berita Terkait

19.46.00

0 komentar:

Posting Komentar