HUT SHS
Headlines News :
Home » » Dana Proyek Pelebaran ‘Jembatan Dinambunan’ Hampir 5M, Tanpa Jembatan Darurat

Dana Proyek Pelebaran ‘Jembatan Dinambunan’ Hampir 5M, Tanpa Jembatan Darurat

Written By jhon simbuang on Rabu, 25 November 2015 | 09.40.00

 Kemacetan Jalan Airmadidi – Tondano Resahkan Pengguna Jalan


Airmadidi, Identitasnews.com - Ada apa dengan kinerja BPJN XI Sulutgo, Satker PPK 06 Kairagi - Manado - By-Pass - Bitung, dan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan dalam menggelar pekerjaan proyek uang negara di Sulut ini.
Sesuai pantauan wartawan, di Sungai Dinamunen Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan, sudah hampir satu (1) bulan masyarakat setempat dan pengguna jalan, dibuat resah oleh kemacetan berkepanjangan karena pekerjaan perbaikan jembatan.
Tanggal yang tertera pada plang (papan proyek), pekerjaan proyek pelebaran jembatan itu dari sumber Dana APBN-P Rp. 4,976,009,000.00, tanggal kontrak 15 Sebtember 2015, 107 hari kerja kalender.

Sangat disayangkan, sejak awal pekerjaan sudah nampak ketidak beresan. Pasalnya, separuh jembatan sudah dibongkar, sedangkan sisi sebelahnya lagi hanya memakai tumpukan kayu dari batang kelapa saja.

Karena tumpukan batang kelapa hanya diletakan tanpa dikancing (diikat), selang beberapa waktu batang-batang kelapa tersebut terbongkar sehingga kendaraan lewat harus berhati-hati.
Alhasil, para pengguna jalan-pun menjadi tumbal pekerjaan tersebut karena terkendala macet berjam-jam lamanya kendati siang dan malam Anggota Polantas Polres Minut bahu-membahu melakukan pengawasan.

"Pekerjaan pelebaran jembatan ini hanya merugikan kami dari banyak faktor. Gara-gara pekerjaan jembatan ini, saya terlambat bawa penumpang ke pelabuhan," keluh Suparlan (41) seorang sopir yang kebetulan membawa penumpang ke Pelabuhan Samudera Bitung. 

Pada waktu-waktu tertentu, kemacetan jalan bisa sampai berjam-jam. Jumat (20/11) yang merupakan HUT Kabupaten Minahasa Utara ke-12, masyarakat dihadiahi kemacetan parah.

Selasa (24/11), Terpantau, dari arah Tondano (Minahasa) antrian kendaraan dari arah jembatan Dinamunen, sudah sampai di ujung Desa Sawangan. Sedangkan dari arah Airmadidi, antrian sudah sampai di pertigaan lampu merah Airmadidi Atas.
Kemacetan yang disertai kegaduhan para pengguna jalan, juga cukup mengganggu masyarakat setempat. "Siang dan malam kami sering dengar sopir-sopir marah-marah karena sudah antri berjam-jam," kata warga.

Menurut pengakuan Nunung Tangi Direktur PT Mulia Solusi Perkasa yang ditemui dihubungi via ponsel 08134189XXXX, mereka hanya bekerja sesuai prosedur. "Salah satu penyebab kemacetan disitu adalah Jembatan Tinoor yang sementara berjalan. Kami hanya melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan RAB saja," kata Senin (24/11).
Pagu dana pekerjaan proyek Jembatan Dinamunen hampir mencapai 5 miliar Rupiah,  itu bukan jumlah uang yangh kecil. Tapi Nunung mengaku, jumlah itu tidak seutuhnya menjadi bagian pihaknya. “Walau perusahaan kami bertindak sebagai pelakasana,  namun kami di tandem-kan dengan perusahaan lain dari Makassar selaku penyedia BALOK T. Harga Balok T yang disediakan mencapai dua (2) Miliar Rupiah, jadi kami hanya mengelolah separtuh lebih dari dana yang disebut hamper lima miliar itu,” ungkap Nunung. 


Sesuai kontrak dan RAB, lanjut Nunung, memang tidak ada item pembuatan jembatan darurat, sebab selain tidak disertakan dana ganti rugi pembebasan lahan, batas waktu pekerjaan terlalu singkat.

"Saya hanya berupaya bekerja maksimal semampu saya, sebab ini juga demi membangun Sulawesi Utara. Saya tak mau menyalahi dari RAB dan kontrak, maka mau tidak mau, kami kerja menuruti semua yang diturunkan pihak BPJN XI. Kalau tidak ada dana kemudian saya bangun jembatan darurat, bagaimana nasib saya nanti, " beber Nunung Tangi.

Pihaknya juga, kata Nunung, mellibatkan pemerintah setempat demi memaksimalkan pekerjaan. "Dengan demikian, kita bisa bahu-membahu melakukan pengawasan, sampai pekerjaan tuntas," pungkas wanita itu.

Upaya maksimal yang dikatakan Nunung Tangi, pantas diberi apresiasi. Namun sangat disayangkan, pihak BPJN XI selaku instansi pemerintah terkait pengawasan dan pelaksanaan proyek tersebut, seperti biasanya, sangat sulit di-konfirmasi. Padahal, dari pengakuan pihak pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek itu adalah Martinus Bandoso. 
Tapi Martinus Bandoso saat dihubungi via ponsel dengan short massages service (sms), sampai beritav ini naik, belum memberi tanggapan. Padahal selaku ASN yang mereupakan pelayan publik, mereka harus terbuka sesuai Undang-undang Keterbuakaan Publik / Undang-undang Transparansi.(John)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD