HUT SHS
Headlines News :
Home » » Baru Beberapa Hari Saja, Pendukung Petisi 'Jangan Bunuh KPK' Capai 37 Ribu Tanda Tangan

Baru Beberapa Hari Saja, Pendukung Petisi 'Jangan Bunuh KPK' Capai 37 Ribu Tanda Tangan

Written By jhon simbuang on Senin, 12 Oktober 2015 | 02.46.00

Jakarta, Identitasnews.com Hujan dukungan untuk petisi yang digalang para simpatisan anti korupsi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa slogan 'Jangan Bunuh KPK' terus mengalir deras. 

Setelah dua hari, petisi yang ditujukan untuk pimpinan DPR itu sudah ditandatangani oleh lebih dari 37 ribu rakyat pengguna internet di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bahkan Negara-negara tetangga.
Sabtu (10/10/2015) pukul 14.30 WIB
(kemarin), petisi itu sudah ditandatangani 37.276 orang. Itu tandanya tinggal 12.724 tanda tangan lagi telah mencapai 50.000 tanda tangan, sesuai yang di targetkan.

Dalam tuntutan petisi 'Jangan Bunuh KPK' itu, terdapat dua (2) point, yakni Pertama, menuntut Ketua DPR menghentikan pembahasan Revisi UU KPK dan mencabutnya dari Prolegnas DPR. Kedua, menuntut Presiden Jokowi menolak Revisi UU KPK itu sendiri.
Ada satu kalimat yang dikutip www.identitasnews.com dari para penolak. "Revisi UU KPK bagi kami bukan hanya melemahkan KPK tapi membunuh harapan dan asa ratusan juta penduduk Indonesia yang terus bermimpi Indonesia bebas korupsi," (dikutip dari) alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Indonesia Corruption Watch tahun 2015.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sudah mendengar soal petisi ini. Dirinya menjamin bahwa pimpinan DPR akan mendengarkan aspirasi rakyat dalam petisi tersebut.
"(Petisi) akan kita dengarkan," katanya pada sejumlah wartawan di Gedung DPR,  Senayan, Jakarta Pusat, sehari sebelum berita ini naik.

Perlu kita ketahui bersama, sedikitnya terdapat 7 pasal di draf revisi UU KPK yang dianggap sebagai materi mematahkan ketajaman bagi KPK.

1. KPK hanya berusia 12 tahun
2. KPK tidak menangani kasus di bawah Rp 50 M
3. KPK bisa mengeluarkan SP3
4. Penyadapan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri
5. Pembentukan Dewan Kehormatan KPK
6. KPK Tanpa Kewenangan Penuntutan
7. KPK Fokus di Pencegahan Korupsi. (BENNY)



Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Redaksi | Layanan Iklan | Hubungi Kami
Copyright © 2013 - All Rights Reserved
Hosting by Manado Web Hosting Publikasi by Identitas Team
Kreasi by MWD